Mengurus APBD Tak Cuma Butuh Kemauan, Tapi Juga Niat Baik

Mengapa masalah kemalasan fiskal muncul;

Pemerintah Kurang Terlibat Aktif dalam Pencarian Sumber Pendapatan: Kemalasan fiskal sering kali tercermin dalam kurangnya usaha aktif dari pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan alternatif. Mereka cenderung bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dan kurang inovatif dalam mencari cara-cara baru untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Rendahnya Hasil Pungutan Pajak: Pemungutan pajak yang tidak optimal menjadi salah satu bentuk kemalasan fiskal. Banyak daerah yang gagal memaksimalkan potensi pajak karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tepat terhadap para wajib pajak. 

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah program pemutihan pajak kendaraan selama beberapa bulan yang berakhir pada Juli 2023 lalu. Saat program ini dijalankan realisasi pendapatan pajak mengalami peningkatan yang signifikan. 

Belanja Tidak Efektif dan Efisien: Kemalasan fiskal juga tercermin dalam pola belanja yang tidak efektif dan efisien. Pemerintah daerah mungkin cenderung memprioritaskan belanja rutin dan konsumtif daripada belanja produktif yang dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan daerah.

Atau berbelanja di luar daerah sehingga tidak menumbuhkan iklim pertumbuhan ekonomi dan industri di daerahnya sendiri, akrena uang APBD mengalir keluar daripada berputar di daerah masing-masing.

Lantas apa dampaknya?

 jalan rusak karena alokasi pembangunan tidak optimal (katadata)

Akibatnya tentu saja berdampak pada pembangunan di daerah itu sendiri.

Keterbatasan Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan: Rendahnya APBD menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor kunci lainnya mungkin terabaikan karena terbatasnya anggaran yang tersedia.

Apalagi alokasi pendanaan pembangunan khusus seperti pendidikan, kesehatan telah dialokasikan secara ketat dari pusat dalam bentuk persentase, seperti alokasi 20 persen untuk dana pendidikan. Sehingga kebutuhan pembangunan setiap sektor menjadi "antri" menunggu giliran terealisasi.

Sumber Pendapatan Terbatas: Beberapa daerah mungkin menghadapi keterbatasan dalam mencari sumber pendapatan tambahan karena keterbatasan potensi ekonomi, rendahnya diversifikasi ekonomi, atau peraturan yang membatasi potensi pendapatan lokal.

Ketergantungan pada Dana Pusat: Rendahnya APBD dapat mengakibatkan ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah kehilangan kemandirian dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan pembangunan yang lebih sesuai dengan konteks lokal.