Pemerintahan yang Rendah Engagement

Pemerintahan yang Rendah Engagement

Indonesia merupakan negara yang besar dengan jumlah rakyat yang tidak sedikit. Rakyat dengan jumlah 252.124.458 jiwa sangat membutuhkan pemimpin yang dapat mengayomi dan mensejahterakan urusan mereka semua. Di ujung kepemerintahan SBY saat ini, kita sama-sama dapat melihat segala hal yang terjadi, seperti lika-liku demokrasi dalam pemilu 9 April lalu, panasnya kursi DPR tahun ini, pergantian posisi jabatan menteri-menteri yang dikarenakan banyak menteri yang mengundurkan diri dari jabatannya, dan menteri-menteri yang harus keluar dari pemerintahan di ujung pergantian kepemimpinan di negeri kita tercinta ini.

Engagement Rendah

Hati nurani rakyat Indonesia sungguh sangat terpukul dengan beberapa kejadian yang akhir-akhir ini menghampiri dunia politik kita. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, sempat menggegerkan publik dengan kasus korupsinya. Di sisi lain Jero Wacik ternyata juga terpilih menjadi anggota DPR periode berikutnya. Beberapa menteri pun banyak yang mengundurkan diri pelantikan sebagai anggota Dewan yang terhormat pada 1 Oktober 2014 lalu, seperti Menteri Kehutanan, Menteri Koperasi dan UKM, Menkominfo, Menakertrans, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Adapula menteri yang mengundurkan diri untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi, seperti Sri Mulyani yang mengundurkan diri untuk menjadi direktur pelaksana Bank Dunia dan Hatta Rajasa yang mencalonkan diri menjadi wakil presiden periode 2014-2019. Beberapa menteri juga terlibat kasus korupsi yang membuat membuat kekecewaan rakyat semakin memuncak. Sosok Andi Alfian Mallarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga dicekal dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, sehinggaia tidak bisa menjalankan tugas secara efektif dalam mengemban tugas sebagai Menpora yang dapat mengganggu kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Selain itu, Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku mundur dari jabatannya sebagai Menteri Agama RI karena kasus korupsi pengelolaan dana haji. Hal itu menunjukkan bahwa, cukup banyak menteriyang tidak “engage” dengan pekerjaan dan jabatannya. Sungguh rakyat sangat dibuat pusing bukan kepalang dengan kenyataan tersebut. Kami sebagai rakyat biasa pun berfikir, kira-kira seberapa besarkah komitmen para menteri-menteri tersebut dalam menjalankan tugas kenegaraannya? Para menteri sebelumnya telah disumpah dibawah kitab suci untuk setia, sungguh-sungguh, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang akan diembannya selama 5 tahun kedepan. Selain itu, para menteri telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan serta penandatanganan fakta integritas dan kontrak politik, serta ada tambahan dalam proses penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini adalah adanya tes kesehatan. Namun dengan fakta-fakta yang terjadi, sepertinya sumpah, beserta penandatanganan fakta integritas dan kontrak politik tersebut hanyalah sebagai wacana. Sumpah yang telah diucapkan sepertinya hanyalah dimulut saja dan belum mendarah daging pada menteri-menteri kita.

Jikamobilitas para mentericenderung tinggi, maka apakah aspek engagement sudah betul-betul diperhitungkan dan diterapkan oleh Presiden saat memilih para menteri – menteri tersebut???

Dari total 34 kementrian yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2, tercatat ada 16 kementrian yang telah mengalami pergantian di posisi menteri. Hal ini memperlihatkan bahwa hampir 50% kursi kementrian kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, khususnya di posisi menteri, memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Pergantian posisi menteri tentu cukup membingungkan rakyat, dan membuat kinerja kementrian menjadi terganggu. Wajar saja jika kini publik menilai Presiden SBY telah gagal memimpin kabinetnya karena jajaran menteriyang sudah dipercayakan oleh SBY justru menghambat kinerjakabinetnya.Pemicu dari pergantian posisi jabatan karena adanya penyebab internal dari menteri itu sendiri. Penyebabnya kebanyakan menteri tidak memiliki engagement dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, peran “engagement” di pemerintahan sangat rendah, sehingga banyak yang mengundurkan diri akibat ketidakpuasan kerja padahal masa jabatannya belum selesai.

Konsep Engagement

Pada hakikatnya, konsep engagement itu sendiri menjadi penting dalam mengintrepetasikan peranan modal manusia terhadap kinerja organisasi. Engagement dinilai memberikan hasil yang lebih baik untuk mengukur faktor motivasi karyawan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa peran anggota pemerintahan, khususnya para menteri sangat rendah dalam memahami konsep engagement. Terbukti banyak yang mengundurkan diri sebelum Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dibubarkan secara resmi.

Tetap Konsisten dan Komitmen

Pentingnya peran pemimpin dalam menyikapi persoalan mundurnya para menteri dengan beberapa alasan yang mengharuskan mereka tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, produk hukum Negara juga harus turut dalam menangani masalah tersebut.Seharusnya Undang-Undang mewajibkanpara pejabat negara untuk konsisten dan komitmen terhadap tugas yang diembannya, sehingga para pejabat negara itu akansangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas kenegaraannya dan cenderung tidak haus akan jabatan yang nantinya justru malah merepotkan dan mengurangi kinerja dari kepemerintahan itu sendiri.