"Sebut saja AR dan ND, dua orang BMI yang paspornya ditahan oleh agensi mendatangi KJRI Hong Kong untuk membuat laporan didampingi Elis Susandra, Ketua SBMI Hong Kong. Mereka diterima oleh Yopi, salah satu staf konsuler yang sempat melontarkan kata-kata tidak mengenakkan. Staf tersebut sempat mengatakan 'Mengapa untuk mengambil paspor harus minta bantuan KJRI'." (Voice of Migrants, Edisi 5).
Indonesia adalah negara penyumbang tenaga kerja terbesar di Hong Kong sebagai pekerja rumah tangga yang kemudian disusul oleh Filipina dan Thailand. Sebagai perwakilan konsuler di Hong Kong sudah seharusnya KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) memberikan pelayanan yang baik terhadap tenaga kerja Indonesia. Banyaknya pekerja yang mengeluhkan pelayanan KJRI menjadi tanda tanya besar, benarkah KJRI Hong Kong telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik? Apakah tugas dan fungsi KJRI Hong Kong yang sebenarnya?
“Jangankan petugas KJRI yang khusus melayani informasi, buruh migran yang datang dengan memakai sandal saja diusir, bagaimana ada pelayanan, jika para staf KJRI selalu pasang muka cemberut kepada buruh migran,” tegas Sri Rahayu. (buruhmigran.or.id)
Banyaknya kritikan tentang kinerja KJRI Hong Kong dari tahun ke tahun tak pernah mendapatkan tanggapan yang serius. Bukan hanya ketika TKI yang bermasalah datang untuk meminta bantuan kepada KJRI, namun juga dalam pelayanan sehari-hari. Disamping lambatnya dalam penanganan masalah, sikap para petugas KJRI yang dianggap tidak ramah tentu menjadi alasan utama bagi ketidakpuasan BMI atas kinerja KJRI.
Parahnya lagi KJRI Hong Kong terkesan mengabaikan perlindungan buruh migran, terutama buruh migran yang ditahan di penjara. Seperti kasus SI buruh migran korban koreksi data paspor asal Cirebon yang akhirnya dijebloskan ke penjara. Setelah ditahan beberapa bulan KJRI Hong Kong baru bergerak untuk membantunya.
Begitu pula dengan Sundari, Sundari adalah salah satu dari sekian banyak korban overcharging yang sama sekali tidak pernah dibantu oleh KJRI Hong Kong. Menurut penuturan yang bersangkutan perwakilan KJRI hanya menghadiri persidangan saja selama kasusnya berlangsung. SBMI Hong Kong, HKCTU, dan HKU lah yang selama ini membantu korban hingga kasusnya selesai.
BMI yang berhasil membawa agensinya ke meja hijau tersebut menambahkan, "Kinerja KJRI kalau menurut saya lamban ya, sangat-sangat perlu diperbaiki. Apalagi semakin banyaknya keluhan tentang pelayanan di KJRI."
Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan (7 Agustus 2016) Sundari juga berharap agar KJRI benar-benar membantu TKW di Hong Kong, "Jadilah seorang bapak yang bisa melindungi dan memberi kenyamanan untuk anak-anaknya."
Seperti yang kita ketahui, tahun lalu KJRI Hong Kong telah melakukan penambahan pegawai baru .“Per awal Tahun 2015 lalu, kami menerima 4 pegawai baru di Hong Kong, plus 1 pegawai untuk di Makau. Staf-staf lokal itu untuk menambah kekuatan pelayanan KJRI. Kami berusaha keras untuk mewujudkan aspirasi warga kita yang berharap adanya peningkatan kualitas pelayanan.” kata Rafail kepada Apakabar Plus di ruang kerjanya di Indonesia Building, Causeway Bay, Selasa (5/1). (Apakabar Online, 9 Januari 2016).
Penambahan staf yang telah dilakukan mungkin sedikit membantu KJRI dalam melayani rakyat. Namun yang perlu digaris bawahi di sini adalah banyak BMI yang kecewa dengan pelayanan KJRI karena sikap para stafnya yang kurang ramah dan terkesan tak acuh terhadap persoalan yang dihadapi BMI. Mengenai sikap dan kepedulian itu bukan tentang kuantitas, namun kualitas. Tentunya kita tahu bahwa kuantitas tidak menentukan kualitas.
Penambahan kuantitas tanpa meningkatkan kualitas tak akan membawa banyak perubahan positif. Faktanya keluhan-keluhan BMI terhadap pelayanan KJRI justru semakin meningkat, terutama bagi mereka yang pernah terjun langsung hingga ke meja hijau.