Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam kabinetnya untuk periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Kemudian keesokan harinya Presiden ke-8 Prabowo Subianto melantik para menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantu dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming pada lima tahun ke depan. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.
Kabinet yang bernama Kabinet Merah Putih ini merupakan hasil kesepakatan dengan para Ketua Umum partai politik yang mendukung pemerintahannya. Saat pengumuman, Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Para menteri dalam Kabinet Merah Putih ini sebelumnya telah mengikuti pembekalan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, beberapa hari lalu. Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 Kementerian Koordinator (Kemenko) dan 41 Kementerian Teknis, total ada 48 menteri dan 5 kepala badan serta 56 orang yang mengisi posisi wakil menteri.
Kabinet Prabowo yang diberi nama "Kabinet Merah Putih" memang terkesan gemuk dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Dalam beberapa pandangan, kabinet yang gemuk bisa menunjukkan komitmen untuk memberikan tempat bagi berbagai kepentingan politik dan menjaga kestabilan koalisi yang mendukungnya.Â
Namun, banyak juga yang mengkritik karena kabinet besar sering dikaitkan dengan risiko inefisiensi dan birokrasi yang lamban.
Di sisi lain, jumlah menteri yang besar juga bisa berarti Prabowo ingin fokus di banyak sektor sekaligus. Akan tetapi, efektivitas kabinet tentu akan sangat tergantung pada bagaimana para menteri tersebut bekerja dan berkolaborasi untuk mencapai target-target pemerintahannya.
Pembagian tugas di kabinet "Merah Putih" Prabowo yang gemuk ini bisa dipandang dari berbagai sudut. Di satu sisi, kabinet besar memungkinkan pembagian tugas yang lebih spesifik dan adanya lebih banyak ahli di bidang tertentu, sehingga bisa menjawab tantangan di berbagai sektor dengan lebih mendalam.Â
Jika dikelola dengan baik, setiap kementerian atau posisi dapat fokus pada isu-isu khusus, yang berpotensi menghasilkan kebijakan yang lebih terarah dan berdampak.
Namun, kabinet yang besar sering kali dianggap kurang efisien, terutama dalam pengambilan keputusan. Dengan lebih banyak anggota, proses koordinasi antar kementerian bisa menjadi lebih kompleks, yang mungkin memperlambat respons terhadap isu-isu mendesak.Â
Selain itu, kabinet gemuk sering kali dikritik karena menambah beban anggaran negara, apalagi jika didorong oleh alasan politik---seperti memenuhi keinginan dari partai-partai pendukung---daripada berdasarkan kebutuhan nyata.
