Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, seperti politik uang, juga menjadi penyebab turunnya kepercayaan publik.
Untuk meningkatkan legitimasi pemerintah daerah, penting bagi pemimpin terpilih untuk fokus pada kebijakan yang partisipatif dan berpihak kepada rakyat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dan warga. Transparansi dalam pengelolaan pemerintahan juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Program-program yang mengedepankan akuntabilitas menjadi senjata utama bagi Kepala Daerah yang ingin legitimasi pemerintahannya berjalan dengan baik.
Kesimpulan:
Rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 membawa dampak serius terhadap legitimasi pemerintah daerah yang dihasilkan. Partisipasi pemilih yang rendah mencerminkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kelelahan pemilih dan pencalonan yang sentralistis yang mengakibatkan tidak ada kecocokan antara pemimpin dengan daerah yang dipimpinnya atau bahkan pemimpin daerah tersebut bukan kebutuhan dari daerah tersebut.Mari sebentar kita berbenah, merenung dan berd'oa semoga kehidupan demokrasi di Indonesia tetap berkualitas dan berintegritas.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H