Mohon tunggu...
Rinaldi Sutan Sati
Rinaldi Sutan Sati Mohon Tunggu... Mahasiswa - Owner Kedai Kapitol

Pemerhati sosial, politik, dan ekonomi

Selanjutnya

Tutup

Cerita Pemilih

Era Muflihun APBD Pekanbaru Tidak Defisit

1 November 2024   15:15 Diperbarui: 1 November 2024   15:42 339
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota pada era pemerintahan Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun, S.STP., M.AP., dapat dibilang tidak pernah mengalami "tragedi" seperti saat ini. "Horor" defisit yang dihembuskan sejak Penjabat Walikota Risnandar Mahiwa menjabat hingga saat ini, seolah-olah keadaan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mampu ditangani secara baik. Bayangkan saja, masyarakat Pekanbaru saban waktu hanya disodorkan oleh pemberitaan defisit anggaran, seoalah-olah Pemko Pekanbaru tidak mampu untuk melakukan langkah taktis mengatasi hal tersebut, kalau pun itu terjadi. Lucunya lagi, salah seorang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pekanbaru defisit anggaran yang dialami oleh Pekanbaru saat ini merupakan akibat tata kelola era Muflihun. Kontan saja, sebagai masyarakat biasa, kami membacanya dengan tertawa. "Cukup mengkhawatirkan, karena sudah banyak sekali kegiatan yang mengalami tunda bayar. Banyak sekali keluhan dari aparat kita, termasuk pegawai dan RT/RW yang honornya belum dibayar," ungkap Isa Lahamid, Kamis (31/10/2024). Demikian halnya yang kami kutip dari media online Hallo Riau edisi Kamis tanggal 31 Oktober 2024. 

Kejadian ini seperti dejavu. Saat Pemerintahan Firdaus - Ayat berakhir pada 22 Mei 2022 silam, dalam sebuah media online dikabarkan bahwa saat itu Gubernur Riau, Syamsuar, M.Si melontarkan kritik dan mengatakan bahwa, dirinya mendapatkan kabar jika anggaran Pemko Pekanbaru defisit sekitar 200 Milyar. Dalam berita yang ditulis oleh Riau Online edisi 22 Mei 2022 dituliskan jika sebelum lengser, Firdaus-Ayat melakukan beberapa kebijakan krusial untuk mengatasi kendala keuangan di tahun 2021. "Pada Oktober 2021, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berinisiatif memangkas gaji para Tenaga Harian Lepas (THL). Tidak tanggung-tanggung, pemotongan gaji THL mencapai 50 persen untuk menutupi bengkaknya kegiatan tunda bayar di tahun 2020. Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi kala itu mengatakan, pemotongan gaji THL ini adalah kebijakan berat dan sulit yang harus dilakukan Pemko Pekanbaru. Pemotongan ini guna membayar hutang tunda bayar yang mencapai hampir Rp 500 milliar." Demikian tulis media tersebut. Namun, menghadapi defisit yang ditinggalkan oleh Walikota sebelumnya, Muflihun bukannya cengeng dan hanya mengeluh melalui media serta mengambil langkah menyalah-nyalahkan, Pemerintah kota Pekanbaru di bawah pimpinannya melakukan perbaikan pengelolaan anggaran, sehingga pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pekanbaru mendapatkan dalam helat APBD Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri RI, yakni Peringkat Pertama Tingkat Kota Realisasi Belanja Daerah Tertinggi APBD tahun 2022, dan Peringkat Ketiga Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi Tahun Anggaran 2022. Jika hendak dibanding-bandingkan, tentunya Penjabat Walikota Pekanbaru Muflihun, S.STP., M.AP., dapat dikatakan tidak "cengeng" dalam menghadapi era kritis (apalagi pada masa pasca covid-19), dibandingkan dengan Penjabat Walikota Pekanbaru saat ini.

Penghargaan  yang diserahkan oleh diserahkan Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A Fatoni kepada Pejabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta itu didapat informasi juga bahwa, secara keseluruhan anggaran belanja daerah Kota Pekanbaru tahun 2022  sebesar Rp2,52 triliun, sedangkan realisasi belanja daerah tahun 2022 adalah Rp2,49 triliun lebih atau 98,91 persen.  Ini namanya dapat kami sebut juga sebagai From Zero to Hero, dari defisit kemudian bangkit mengatasi kekurangan sehingga mendapatkan pengakuan dari lembaga negara, Kementerian Dalam Negeri R.I. Dari insentif yang tersendat-sendat pada era Walikota sebelumnya, menjadi lancar selama dirinya menjabat sebagai Pj. Walikota Pekanbaru, ditambah lagi pembayaran insentif untuk komponen masyarakat lainnya. Namun, hari ini, sejak Muflihun digantikan dengan seorang pejabat dari Kemendagri, dari awal menjabat hingga sekarang, isi berita yang kami baca dalam mengatasi defisit adalah mengeluh dan mengeluh. Belum kami temukan satu hal pun jawaban dari Penjabat Walikota Pekanbaru saat ini, jalan keluar dalam mengatasi defisit anggaran. 

Siapa pun yang mencoba menghubung-hubungkan antara kejadian era Muflihun dengan Penjabat Walikota saat ini, tentulah dengan mudah mendapatkan kesimpulan bawah, Muflihun terkesan lebih jantan dan Fighter dalam menghadapi kondisi sekritis apapun, ketimbang pemimpin di Pekanbaru sekarang, yang kelihatan seperti "tukang curhat". 

Pada tahun 2023, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Muflihun juga menerima penghargaan bergengsi sebagai Kepala Daerah Inovatif dari Tempo Group. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada acara "Apresiasi Tokoh Indonesia" yang diadakan di Jakarta pada 29 Agustus 2023. Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan Muflihun dalam membawa perubahan signifikan bagi Pekanbaru melalui berbagai inovasi yang mendukung kemajuan kota dan pelayanan publik yang efisien.

Media Online Cakaplah menuliskan, ada sejumlah inovasi dari Pj Walikota Pekanbaru Muflihun terutama di bidang pelayanan dasar bagi masyarakat. Sebut saja seperti layanan Kunjungan Rumah Masyarakat Hidup Sehat (Kurma Manis) atau lebih dikenal dengan nama Dokter On Call. Selanjutnya ada tiga inovasi layanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru. Tiga inovasi tersebut yang pertama adalah kerjasama pengantaran KTP-el dan KIA dengan pihak Grab yang langsung diantar ke rumah. Inovasi ini diberi nama Anterin Dong (Andong).

Selain itu, penghargaan tersebut juga dilandaskan karena Muflihun berhasil melakukan inovasi program-program pemerintah. Di bawah kepemimpinannya, Muflihun berhasil menghadirkan inovasi di bidang pelayanan publik melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan kategori Prima. MPP ini memungkinkan warga mendapatkan berbagai layanan publik, seperti pembuatan KTP, layanan perizinan, dan layanan administrasi lainnya, di satu tempat. Dengan adanya MPP ini, warga tidak perlu mendatangi berbagai instansi untuk mengurus dokumen atau perizinan, sehingga mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, Dirinya juga memaksimalkan pembinaan BUMD untuk Penggerak Ekonomi Lokal.  Muflihun berfokus pada pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang  berperan penting dalam menggerakkan sektor ekonomi di kota ini, dari penyediaan layanan publik hingga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan pembinaan dan dukungan yang kuat, BUMD dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Langkah ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal tetapi juga mendorong kemandirian finansial kota.

Tidak sampai di situ saja, Muflihun juga melakukan optimalisasi Anggaran Daerah melalui APBD. Tahun 2023, dirinya menerima Penghargaan APBD Award 2023 yang menjadi bukti keberhasilan Muflihun dalam mengelola anggaran daerah secara efektif. Kota Pekanbaru meraih peringkat pertama dalam kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi APBD 2022, yang menunjukkan bahwa anggaran kota telah dioptimalkan untuk program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Penghargaan ini juga mencakup Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menandakan keberhasilan Muflihun dalam meningkatkan pendapatan kota melalui inovasi di bidang fiskal dan pajak daerah. dan dalam 2 tahun kepemimpinannya, Muflihun dapat fokus pada Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengutamakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Pekanbaru, terutama dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai pemerintah melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. Upaya ini memastikan bahwa layanan publik dijalankan oleh tenaga kerja yang kompeten dan profesional, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Kini, saat Pekanbaru defisit, Muflihun malah disebut-sebut sebagai penyebabnya. Padahal, 2 (dua) tahun era kepemimpinannya di Pekanbaru, Muflihun diakui oleh Kemendagri R.I. berhasil dalam mengelola anggaran; meningkatkan pendapatan, dan mengoptimalkan belanjanya. Memang, butuh hati yang elok untuk mengakui keberhasilan seseorang. Dan saat ini, masyarakat Pekanbaru juga tau, jika Muflihun masih menjabat sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru, maka bisa dikatakan, curhatan defisit anggaran akan minim berseliweran di beranda media sosial kita. Ya, era kepemimpinan anak Pekanbaru ini, kesulitan keuangan Pekanbaru mampu diatasi maksimal. Dan hanya di era dia kita bisa mengambil kesimpulan, Pekanbaru Tidak Defisit. Karena di tangan anak Pekanbaru tersebut, kota ini tidak "cengeng". Sedikit-sedikit, curhat. Sedikit-sedikit, menyalahkan orang lain.

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cerita Pemilih Selengkapnya
Lihat Cerita Pemilih Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun