Muflihun, Bagai Sebuah Ode untuk Pekanbaru

Strophe dan Antistrophe Muflihun

Muflihun, S.STP., M.AP., Penjabat Walikota Pekanbaru bagi saya bagaikan sebuah ode bagi kota yang berpenduduk 1.123.348 jiwa. Ode yang menggambarkan dirinya sedang dikepung dari pelbagai persoalan sejak pasangan Dr. Firdaus, S.T., M.T., dan Ayat Cahyadi, S.Si., meninggalkan kepemimpinan mereka, 22 Mei 2022. Sekitar 2 hari lagi, tepat 2 tahun pemerintahan yang banyak menghabiskan anggaran kota Pekanbaru tersebut digantikan dengan seorang lelaki muda yang lahir tahun 1978 silam.

Mengapa Muflihun saya pandang sebagai ode atau sajak yang memiliki 3 bagian diantaranya strophe, antistrophe dan   epode. Saat dirinya dibedah menjadi sebuah strope, akan digambarkan sebagai seorang anak Pekanbaru yang diberikan tugas berat oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menata pembangunan kota Madani, yang saat itu sedang dihujam beribu persoalan diantaranya kabar miring seputar dana kas yang jauh dari kata cukup. Maka jika ada kalimat "kita mulai dari nol", kalimat tersebut terasa kurang pas untuk disandingkan dengan apa yang dimulainya saat itu. Karena sesungguhnya Muflihun memulainya dari minus. Menurut media online Sabangmerauke edisi 28 Mei 2022, Mantan Wali Kota Pekanbaru 10 tahun (2012-2022), Firdaus meninggalkan utang tunda bayar sebesar Rp 142 miliar. Dalam APBD 2022 cicilan utang dianggarkan Rp 52 miliar. Tak hanya itu, di tahun 2022 terjadi peningkatan PAD sebesar Rp799.021.484.425,65 dari tahun 2021 sebesar Rp684.642.966.382,18. Meningkat sebesar Rp114.378.518.043,47 atau 16,71%. Kemudian pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp890.286.830.690,38 meningkat sebesar Rp91.265.346.264,73 atau 11,42% dari tahun 2022.

Pada bait strophe dan anti strophe ini, Muflihun seakan berkata pada warganya, "Kesengsaraan Tidak Dapat Dibagi, Kebahagian Kita Nikmati Bersama". Klasik! Jika antistrophe yang dilakukan oleh para pujangga di zaman yunani dengan memutar kalimat pertama pada kalimat kedua, seperti "Semua untuk Satu, Satu untuk Semua", maka muflihun membuatnya seperti antithesa, mengumandangkan sedalamn-dalamnya maksud, bahwa biarlah dia bersama jajarannya memberesi persoalan pemerintahan sebelumnya yang ditinggal dalam keadaan serba kurang.

Syahdan, setelah melewati masa-masa sulit di tahun 2022, dan stabilisasi di tahun 2023,  Pada tahun 2024 ini Pj Walikota Pekanbaru kembali menjalankan lima program prioritas untuk dinikmati oleh masyarakat. Kelima program prioritas tersebut adalah Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan dari Keluarga Kurang Mampu, Santunan Kematian, serta Subsidi Bunga Pinjaman Bank untuk Pelaku Usaha Mikro. Kemudian Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) melalui program Universal Health Coverage (UHC), dan terakhir program kunjungan rumah masyarakat hidup sehat (Kurma Manis) atau Doctor on Call. Agar kelima program yang dijalankan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Muflihun meminta para camat, lurah, dan RT/RW agar aktif mensosialisasikannya di wilayah kerja masing-masing. Program pertama adalah bantuan beasiswa yang sengaja diberikan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dengan tujuan membantu biaya pendidikan khususnya untuk mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik, serta mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Pertimbangannya, banyak yang terjadi, anaknya pintar, tapi orangtuanya kurang mampu. Makanya Permko membantu supaya anak-anak ini bisa melanjutkan pendidikan dan meraih mimpinya untuk masa depan. Jika diperas, maka programnya akan menjadi Kesehatan, Ekonomi, dan Pendidikan.

Dalam minggu lalu, Muflihun pun merevitalisasi 2 kawasan yang telah lama "tidur"; kawasan kuliner di jalan Sam Ratulangi dan Taman Labuai purna MTQ. Dua kawasan ini tak kunjung diremajakan pada pemerintahan sebelumnya. Padahal keduanya memiliki kesan sejarah dan fungsi yang layak untuk diorbitkan kembali.

Perbaikan Jalan dan Penanggulangan Banjir sebagai sebuah Epode

Rusaknya ruas jalan di kota metropolitan Pekanbaru, menurut beberapa kalangan yang dikutip dalam artikel berjudul Perencanaan Perbaikan Infrastruktur Jalan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023, yang ditulis oleh Fadhiilatun Nisaa, dkk., diterbitkan oleh Jurnal JAPS, DOI: 10.46730/japs.v4i1.92, Volume 4, Nomor 1 April 2023, disebabkan oleh pertama, karena adanya galian proyek Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik terpadu (SPALD-T) dan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM). Proyek IPAL ini ditargetkan tuntas pada tahun 2023 dengan total dana lebih dari 780 M. Kedua, curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2022 menyebabkan genangan air hujan yang tidak tertampung lagi dalam drainase yang sudah penuh dengan sampahsampah dan endapan. Ketiga, tambal sulam yang dilakukan untuk memperbaiki jalan tidak bertahan lama. Keempat, terlambatnya melakukan rekondisi jalan bekas galian, seperti di Kecamatan Payung Sekaki. Kelima, kecilnya anggaran pemeliharaan jalan dari pemerintah.

Tahun 2019, ruas jalan yang baik di Pekanbaru sepanjang 579,5 KM atau sekitar 46,76% dari total panjang  jalan 1.277,9 KM. Sementara itu, mengalami kerusakan ringan sepanjang 130, 8 KM, rusak sedang 187,3 KM, dan rusak berat 362,1 KM. Dapat dikatakan, ditangan Pj. Walikota Muflihun, kondisi jalan baik pada tahun 2022 meningkat  menjadi 74%, namun diduga akibat proyek IPAL, kondisi jalan rusak berat meningkat menjadi sebesar 1,2% atau menjadi sekitar 25% di tahun tersebut.

Alih-alih menyerah terhadap kenyataan yang ada, sepanjang tahun 2023, Pemko Pekanbaru telah melakukan overlay 14 ruas jalan sepanjang tahun ini. Total panjang jalan yang kami overlay 12.445 meter. Menurut data PUPR Kota Pekanbaru, 14 ruas jalan yang sudah diperbaiki selama tahun 2023 itu diantaranya, ruas jalan Parit Indah sepanjang 1.890 meter, Dahlia 1.428 meter, Pemuda 2.277 meter, Tanjung 813 meter, Firdaus 520 meter,  Jalan Suka Karya 1.840 meter, Delima 1.890 meter, Paus  467 meter, Rambutan 317 meter Inpres/Kartama 619 meter. Selanjutnya Jalan Teratai 50 meter, Melur 42 meter, Serayu 250 meter, dan ruas jalan Jendral 42 meter.

Sejak awal tahun 2024, Pemko Pekanbaru melalui Dinas PUPR telah melakukan perbaikan sejumlah titik jalan yang rusak ringan melalui metode tambal sulam di 178 titik. Ratusan titik tambal sulam itu tersebar di 18 ruas jalan. Sementara hingga bulan Juni mendatang, terdapat 13 ruas jalan lagi yang akan dilakukan rehabilitas dan penambalan.

Lalu pertanyaannya kemudian adalah, apakah semua ras jalan yang ada di Pekanbaru perawatan dan perbaikannya menjadi tanggungjawab Pemko Pekanbaru?

Sebagai sebuah kota kawasan Metropolitan, sesuai dengan Pasal 16 ayat 2 poin a, Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2008 tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,  bahwa Kawasan metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria: a) memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa, maka persoalan infrastruktur seperti jalan, darinase, jembatan, bangunan sekolah, perkantoran, pemukiman penduduk dan lain sebagainya, tentulah menjadi sorotan penting. Karena semakin padat sebuah wilayah perkotaan, maka akan semakin ruwet upaya peneyesaian atau pembenahan infrastrukturnya. Selain porsi penanganannya sudah diatur oleh aturan perundang-undangan yang berlaku, posisi ketersediaan nomenklateur juga menjadi hal penting  untuk diperhatikan.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020 -- 2040 terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan dengan luas keseluruhan sebesar 63.899,59 Ha (enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh sembiian hektar). Secara geografis wilayah kota terletak antara 10119' 23.11" Bujur Timur sampai dengan 10136'  19.08" Bujur Timur dan 025' 13.42" Lintang Utara sampai dengan 041' 27.53" Lintang Utara. Memiliki 6 jalan kategori Arteri Sekunder, 3 jalan Khusus, dan 214 jalan Kolektor Sekunder. Sementara itu, di kota yang berpenduduk sekitar 1.020.308 jiwa per tahun 2023 ini, menurut Perda Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah Provinsi Tahun 2018-2038 juga terdapat jalan berkategori Arteri Primer yang merupakan ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar perkotaan jenjang ke satu dan antara perkotaan jenjang ke satu dengan perkotaan jenjang ke dua yang menerus ke perkotaan jenjang ke satu yang lain, serta ruasruas jalan yang menghubungkan ke Pelabuhan Utama Primer/Sekunder dan Bandara Pusat Penyebaran Primer/Sekunder dari perkotaan jenjang ke satu maupun dari suatu ruas jalan Arteri Primer yang lain, dengan karakteristik lalu lintas kendaraan berkecepatan tinggi dan persimpangan-persimpangan yang terbatas. Dalam konteks wilayah nasional, dengan adanya dua Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai maka untuk wilayah Riau perkotaan jenjang ke satu yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah perkotaan-perkotaan jenjang PKN. Adapun yang dimaksud dengan perkotaan jenjang kedua, dalam konteks wilayah Provinsi adalah Pusat-pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang umumnya merupakan ibukota Kabupaten/Kota, meliputi ruas jalan; Ruas Jln. Arifin Ahmad, Jln. Hang Tuah, Jln. Yos Sudarso, Jln. S.M. Amin, Jln. Tuanku Tambusai, Jln. Akses Siak IV, Jln. Riau Ujung -- Pantai Cermin, Jln. SP. Sudirman (Harapan Raya) -- SP. Kayu Ara, Jln. Soekarno-Hatta, Jln. H.R. Subrantas, Jl. Badak -- SP. Kawasan Industri Tenayan, Simpang Pramuka -- Batas Kab. Siak, Jln. Naga Sakti,  Jln. Riau, dan Jln. Riau Ujung.

Kemudian ada juga yang disebut sebagai jalan Jalan Kolektor Primer (KP), merupakan  ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar perkotaan jenjang kedua dan perkotaan jenjang ke dua dengan perkotaan jenjang ke satu yang tidak menerus ke perkotaan jenjang ke satu yang lain, antara perkotaan jenjang kedua dengan perkotaan jenjang ke tiga, serta ruas-ruas jalan yang menghubungkan ke Pelabuhan Utama Tersier dan Bandara Pusat Penyebaran Tersier dari perkotaan jenjang ke dua maupun dari suatu ruas jalan Kolektor Primer yang lain, dengan karakteristik lalu lintas kendaraan berkecepatan sedang dan persimpangan-persimpangan yang dikendalikan menurut kebutuhan. Perkotaan jenjang kedua seperti telah disebut adalah Pusat-pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sedangkan yang dimaksud perkotaan jenjang ke tiga adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dalam RTRWP Riau 2018-2038 jalan Kolektor Primer dibedakan lagi atas Jalan Kolektor Primer 1 (JKP 1) dan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP 2), berdasarkan pertimbangan adanya lebih dari satu ruas jalan pada jarak yang relatif berdekatan dengan fungsi dan arah tujuan yang sama. Ruas Jalan tersebut diantaranya, jalan Air Hitam Raya, Jalan Hangtuah, Jalan Yos Sudarso, Jalan S. M. Amin, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Akses Siak IV, Jalan Riau Ujung - Pantai Cermin, Km. 18 Jl. Nasional - Sei .Sibam, serta Jalan Arifin Ahmad.

Menurut  Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pada pasal 29 disebutkan "Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.". Nah, mayoritas jalan-jalan kota di Pekanbaru yang rusak diduga disebabkan oleh proyek Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik terpadu (SPALD-T) dan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM). Selebihnya karena tingginya intensitas hujan yang menyebabkan genangan air sehingga mengakibatkan kerusakan struktur jalan.

Jika jalan berstatus nasional terdiri dari jalan arteri primer dan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, jalan tol dan jalan strategis nasional. Penanggungjawab terhadap jalan nasional adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Ditjen Bina Marga. Jika jalan berstatus provinsi terdiri dari jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota atau yang menghubungkan antar ibu kota ibu kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi. Penanggungjawab terhadap jalan ini adalah gubernur setempat atau pejabat yang ditunjuk. Sementara itu, jalan berstatus kabupaten terdiri dari jalan kolektor primer yang tidak termasuk ke dalam jalan nasional maupun kecamatan. Selain itu jalan kabupaten juga termasuk jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar kecamatan, ibu kota kecamatan dengan desa dan antar desa. Jika jalan berstatus kota terdiri dari jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, dan menghubungkan antar pusat pemukiman yang terdapat di kota tersebut. Dan jika jalan berstatus desa terdiri dari jalan lingkungan primer dan lokal primer yang tidak termasuk ke dalam jalan kabupaten dan berada di pedesaan. Jalan ini menghubungkan antar kawasan dan/atau pemukiman di desa. Artinya, tidak semua jalan yang berada di kota Pekanbaru menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pekanbaru.

Menjadi seorang Penjabat Walikota menurut saya, bagi seorang Muflihun, bukan suatu hal yang gampang. Beberapa kebijakannya dibatasi, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.  Menurut Direktur Otonomi Khusus Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Andi Batara Lipu menjelaskan, pembatasan kewenangan tertuang dalam PP 49 2008 tentang pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, ada empat (4) hal utama yang dibatasi Pj Kepala daerah adalah yang pertama dilarang melakukan mutasi pegawai. Kedua, dilarang membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, atau mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya. Ketiga, dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. dan keempat, Pj Kepala Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Walaupun pembatasan kewenangan atau larangan tersebut dapat dikecualikan jika mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Artinya tetap ada mekanisme pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap Pj dalam melakukan aktivitas, tugas dan kewenangan kepala daerah. Namun tetap saja menjadi kendala bagi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat banyak.

Persoalan kebijakan Penjabat Walikota Pekanbaru yang tidak boleh bertentangan dengan pemerintahan dan program dan program pembangunan pejabat sebelumnya dapat dilihat dari bagaimana seorang Muflihun "menyiasati" anggaran perbaikan jalan, di tengah persoalan fokus anggaran pembangunan Komplek Perkantoran Tenayan Raya yang diduga direncanakan menghabiskan dana sebesar 1,4 Triliun diatas lahan seluas 111 hektar itu. Jika total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun mega proyek ambisius tersebut dibagi rata per tahun anggaran dalam 7 tahun (5 tahun pemerintahan Firdaus -- Ayat dan 2 tahun pemerintahan Pj. Walikota Muflihun), maka per tahun anggarannya akan menghabiskan biaya sebesar 200 Milyar Rupiah atau sekitar 7,1% dari APBD kota Pekanbaru tahun 2024, 7,4% dari APBD 2023, dan 7,8% dari APBD tahun 2022. Namun, satu hal yang amat berani dilakukan oleh Penjabat Walikota Muflihun di tahun 2024 ini ialah, awal tahun 2023 silam, melalui Sekretaris Daerah (saat itu masih Pj), Indra Pomi, Pemko Pekanbaru menghentikan sejumlah proyek pengembangan Komplek Perkantoran Tenayan Raya sementara. 

Tanggal 17 Mei 2024 kemarin, Muflihun seakan menulis epodenya "Genangan air bukan hanya disebabkan oleh infrastuktur yang mulai rusak, namun juga tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencapai level cukup untuk membuang sesuatu yang dapat menyumbat selokan, parit atau drainase pada tempatnya". Epode ini ditutup dengan sebuah ajakan, "Mari Bergotong-Royong Membangun Pekanbaru".

Dalam sebuah renungan, Siapakah yang layak menggantikannya? Muflihun menurut saya, sebuah ode untuk Pekanbaru. Asli, orisinil, dan apa adanya.