Radikalisasi Warga: Jalan Pembaruan Indonesia

Alam semesta sedang mencari pola begitupula dengan dunia. Alam semesta berubah dari masa ke masa seiring dengan kerusakan yang dilakukan oleh sebagian besar umat manusia. Pada saat yang bersamaan  alam semesta mengantarkan manusia kepada dua pilihan yaitu apakah kalian akan melanjutkan kerusakan -- kerusakan tersebut ? 

Ataukah kalian akan menghentikan segala macam kerusakan yang kalian lakukan lalu kalian saling bahu -- membahu membangun tatanan kehidupan yang baru ?  Sialnya, sebagian besar manusia memilih untuk melanjutkan kerusakan. Kemudian, alam semesta pun menunjukkan kepada manusia akibat dari pilihan yang mereka putuskan. Deret -- deretan peristiwa pun  terjadi secara berkala dan tidak jarang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 

Pada tahun 2020 dunia dikejutkan sebuah virus bernama COVID- 19.Virus ini kemudian melumpuhkan seluruh dunia, korban -- korban bergelimpangan bahkan perekonomian pelbagai di dunia lumpuh. Ketika dunia belum sepenuhnya pulih dari pandemi, invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 mengakibatkan harga -- harga energi melonjak dan menyebabkan inflasi. 

Rantai pasokan yang sempat kacau dikarenakan pandemi mengalami kekacauan.Bahkan Eropa menghentikan sebagian besar hubungan perdagangan dengan Rusia yang merupakan negara pemasok energi terpenting.Memang  inflasi di beberapa negara maju  mulai terkendali pada saat itu tetapi belum bisa dikatakan stabil, para gubernur bank central ragu dan enggan mengambil keputusan secara gegabah. 

Disisi lain beberapa ahli menyampaikan situasi yang tidak cukup mengenakkan. Sebab mereka menyampaikan bahwa perekonomian dunia belum mencapai titik nadir yang sebenarnya.Perekonomian akan mencapai titik nadir pada tahun 2024. Seperti yang disampaikan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 menyentuh angka 2,7% . 

Angka ini lebih kecil dari para pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 lalu yang menyentuh 2,9%. Berbeda dengan perkiraan sebelumnya, Dana Moneter Internasional menyebutkan pertumbuhan ekonomi akan menyentuh angka 2,9 %. Sedangkan, Bank Central Ekonomi melontarkan perkiraan yang sangat optimis yaitu menyentuh angka 3 %.

Disisi lain kondisi perekonomian dunia juga dipengaruhi oleh beberapa hal lain yaitu transisi energi ramah lingkungan dipelbagai sektor untuk meredam perubahan iklim dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang menjadi perbincangan utama dalam dunia bisnis. Tetapi lagi -- lagi pelbagai macam tantangan global tersebut hanya bisa dihadapi jika sebuah negara mempunyai stabilitas politik yang solid. Lantas, apakah Indonesia memenuhi prasyarat tersebut agar mampu menghadapinya?

Jika melihat proses sebelum, saat, setelah pemilu 2024 berlangsung, stabilitas politik terus mengalami dinamika. Sebelum memasuki momentum pemilu 2024, ada pelbagai macam peristiwa yang terjadi diantaranya adalah Revisi Undang -- undang KPK, Perampasan ruang hidup warga, Tragedi Kanjuruhan, Kasus Korupsi Ditjen Pajak, Kasus Pembunuhan Brigadir J , Skandal Konsorsium  303, dan pelbagai peristiwa lain yang mengikutinya.

Saat memasuki momentum pemilu Presiden Joko Widodo melakukan "cawe- cawe" politik yang kemudian mengantarkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa "cawe -- cawe" politik ini merupakan rancangan yang tersusun secara terstruktur, sistematis, masif dengan memanfaatkan segala macam perangkat -- perangkat kekuasaan untuk melanggengkan dinasti politik Joko Widodo."Cawe -- cawe" politik  yang dilakukan oleh Joko Widodo membuat demokrasi Indonesia mengalami dekadensi. 

Dekadensi demokrasi terlihat jelas ketika film "Dirty Vote" rilis ke publik dan memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang bagaimana rancangan  "cawe -- cawe"  politik tersebut dijalankan oleh Joko Widodo. Setelah pemilu 2024 berlangsung dekadensi demokrasi juga semakin diperparah dengan upaya untuk menghapus ingatan bangsa Indonesia terhadap peristiwa pelanggaran HAM 1997/1998. 

Upaya untuk menghapus ingatan ini terlihat pemberian pangkat istimewa oleh Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto.Pemberian pangkat istimewa ini sama saja dengan mencoba untuk menghapus ingatan tentang  status Prabowo Subianto sebagai terduga pelaku pelanggaran HAM 1997/1998.