Meskipun demikian, Korea Utara menanggapi dengan terus melanjutkan uji coba rudal balistik yang mampu menghantam daratan AS. Dinamika ini dapat menghambat upaya perdamaian di Semenanjung Korea dan mengancam stabilitas keamanan kawasan.Â
Situasi yang penuh gejolak ini berpotensi menciptakan anarki baru yang berisiko ditanggapi secara keliru oleh negara-negara besar yang terancam, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya konflik militer terbuka.
Dampak Global dan Peran Indonesia
Ketegangan terkait perlucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea jelas tidak hanya mempengaruhi kestabilan Asia Timur, melainkan dunia, termasuk Asia Tenggara yang akan merasakan dampak dari eskalasi situasi ini. Sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara, Indonesia harus bersiap menghadapi segala kemungkinan, termasuk potensi pecahnya perang nuklir di Semenanjung Korea.
Dikutip dari seminar "Pertahanan Republik Indonesia Menanggapi Krisis Semenanjung Korea" yang diselenggarakan oleh FISIP UI dan Universitas Pertahanan Indonesia. Beberapa pandangan penting mengenai peran Indonesia dibahas. Laksda TNI Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D., Dekan fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan menyatakan bahwa "Indonesia dapat berperan penting dengan mendiplomasikan aktivitas militer defensif kontemporer dari negara -- negara di Semenanjung Korea melalui upaya menghidupkan kembali pembicaraan enam pihak (six-party talks)".
Sementara itu, Desra Percaya, Ph.D., Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, "menekankan pentingnya dialog confidence building measures sebagai upaya memahami isu-isu dan kekhawatiran utama Korea Utara". Sebagai Wakil Presiden Kawasan Asia Pasifik, Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara-negara anggota PBB atas posisi yang moderat serta komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip multilateralisme yang berlaku.
Edy Prasetyono, Ph.D., Dosen Senior Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI berpendapat bahwa "denuklirisasi kawasan bisa dicapai melalui dukungan terhadap rezim non-proliferasi senjata nuklir. Selain itu, Indonesia harus menjalankan diplomasi pada sekutu-sekutu Korea Utara dan mengurangi kalkulasi strategis dalam hubungan dengan Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, dan Korea Selatan agar tetap konsisten dalam mendukung non -- proliferasi senjata nuklir". Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara pihak NPT, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1978.
Laksda TNI Amarulla Octavian menambahkan, "Indonesia haruslah berperan dalam menciptakan perdamaian dunia melihat konfrontasi yang terjadi, terutama sejak Donald Trump menjabat. Amerika Serikat secara penuh melakukan konfrontasi terhadap rezim Kim Jong-Un. Korea Utara, sebagai negara yang berkonsentrasi pada keselamatan rezim dan negaranya, memilih nuklir sebagai cara untuk menggetarkan negara -- negara lain yang ingin menjatuhkan rezimnya".
                                      Â
