Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang mendasarkan kekuasaan pada suara rakyat. Dalam sistem ini, pemilu adalah fondasi utama untuk menentukan pemimpin dan perwakilan yang akan mewakili kepentingan masyarakat. Namun dalam era digital, peran media sosial dan buzzer politik telah membawa perubahan signifikan dalam cara kampanye pemilu dilakukan. Buzzer politik adalah individu atau kelompok yang berperan dalam menyebarkan pesan politik di media sosial. Namun, kini buzzer politik sering menyebarluaskan informasi palsu atau hoaks, mengancam integritas pemilu dan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan terhadap buzzer politik penyebar hoaks menjadi hal yang penting untuk melindungi demokrasi.
Buzzer politik adalah aktor penting dalam kampanye pemilu modern. Mereka menggunakan media sosial untuk mempengaruhi opini publik, mempromosikan kandidat atau partai politik, serta menciptakan narasi yang mendukung tujuan politik tertentu. Kehadiran buzzer politik dalam ranah politik dapat memberikan keuntungan bagi kandidat atau partai yang mereka dukung, tetapi juga membawa risiko dalam bentuk penyebaran informasi palsu atau hoaks. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center menemukan bahwa 64% dewasa Amerika mendapatkan berita mereka dari media sosial, yang mencakup platform seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Dikutip juga dari artikel "Fenomena Industri Buzzer di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media" (Shiddiq, 2020) yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2023, sebagian situs online yang dicatat oleh dewan pers tidak terverifikasi pada pemilu 2019 karena situs tersebut dikelola oleh para Buzzer politik. Hal ini menunjukkan pengaruh besar yang dimiliki buzzer media sosial selama kampanye pemilu.
Hoaks atau informasi palsu disebarkan dengan tujuan tertentu, seperti memengaruhi pemilih atau menciptakan kebingungan dalam masyarakat. Selama kampanye pemilu, penyebaran hoaks oleh buzzer politik dapat memiliki dampak yang merusak demokrasi. Masyarakat yang mendapatkan informasi dengan baik adalah prasyarat penting dalam pemilu yang adil dan berkeadilan. Oleh karena itu, penyebaran hoaks dapat mengganggu proses pemilu, merusak kepercayaan masyarakat, dan mempengaruhi hasil pemilu dengan cara yang tidak sehat. Salah satu contoh berita palsu yaitu tentang kandidat Hillary Clinton yang terlibat dalam perdagangan anak-anak. Dikutip dari artikel "Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik" (Charisma, et al 2023) yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 mengungkapkan bahwa Buzzer yang mendukung Donald Trump dalam kampanye pemilu 2016 menyebarkan klaim palsu dan memecah belah tentang Hillary Clinton dalam upaya untuk mendiskreditkannya sebagai kandidat dalam Pemilu Presiden AS tahun 2016. Hoaks semacam ini memiliki potensi untuk memengaruhi pemilih dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap kandidat tertentu.
Berdasarkan maraknya keberadaan buzzer politik, regulasi dan pengawasan terhadap buzzer politik menjadi langkah penting dalam melindungi demokrasi dari penyebaran hoaks. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan: Membentuk Aturan dan Pedoman yang Jelas, Pemerintah dan platform media sosial dapat bekerja sama untuk mengembangkan aturan dan pedoman yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh buzzer politik. Ini mencakup pengaturan mengenai penyebaran informasi palsu, upaya pemantauan, dan sanksi yang sesuai jika aturan dilanggar. Sebagai contoh, Uni Eropa telah mengeluarkan Peraturan Hak Asasi Manusia untuk memerangi penyebaran konten terorisme dan informasi palsu di platform media sosial. Peraturan ini menekankan tanggung jawab platform media sosial untuk menghapus konten yang melanggar aturan, termasuk penyebaran hoaks. Peningkatan Literasi Digital, literasi digital dapat membantu masyarakat mengidentifikasi hoaks dan informasi palsu. Dengan memahami cara kerja media sosial dan metode penyebaran hoaks, masyarakat dapat menjadi lebih waspada terhadap konten yang tidak dapat dipercaya. Selandia Baru telah mengimplementasikan program literasi digital dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang risiko dan dampak dari penyebaran informasi palsu. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang lebih cerdas dan kritis dalam memproses informasi dari media sosial. Transparansi dan Akuntabilitas, Mendorong transparansi adalah langkah lain yang penting. Buzzer politik harus mengungkapkan siapa yang membiayai kampanye mereka dan tujuan politik apa yang mereka dukung. Ini akan membantu mengurangi pengaruh yang tidak terlihat dan mendukung akuntabilitas dalam proses politik. Peran Media Sosial, Platform media sosial juga memiliki peran besar dalam mengatasi masalah penyebaran hoaks oleh buzzer politik. Mereka harus berkomitmen untuk memerangi penyebaran informasi palsu, memberikan alat untuk melaporkan konten yang meragukan, dan memperkuat upaya pemantauan. Selain itu, mereka dapat mengembangkan algoritma yang lebih efektif untuk mendeteksi konten palsu dan mengurangi visibilitasnya di platform. Beberapa platform media sosial telah bekerja sama dengan faktor-faktor pemantau fakta dan lembaga-lembaga penelitian independen untuk mengidentifikasi dan menekan penyebaran hoaks.
Pencegahan penyebaran hoaks oleh buzzer politik dalam kampanye pemilu adalah elemen penting dalam melindungi demokrasi. Regulasi dan pengawasan yang efektif dapat membantu memastikan bahwa pemilu tetap berlangsung dengan integritas, dan pemilih dapat membuat keputusan yang cerdas berdasarkan informasi yang akurat. Demokrasi yang kuat memerlukan kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, masyarakat, dan buzzer politik untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan jujur dalam proses politik. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat melindungi demokrasi dari penyebaran hoaks yang dilakukan oleh buzzer politik.
