Mohon tunggu...
Rima Gravianty Baskoro
Rima Gravianty Baskoro Mohon Tunggu... Pengacara - Trusted Listed Lawyer in Foreign Embassies || Policy Analyst and Researcher || Master of Public Policy - Monash University || Bachelor of Law - Diponegoro University ||

Associate of Chartered Institute of Arbitrators. || Vice Chairman of PERADI Young Lawyers Committee. || Officer of International Affairs Division of PERADI National Board Commission. || Co-founder of Toma Maritime Center.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Menakar Kontroversi Kebijakan Publik Pendisiplinan Anak: Studi Kasus Kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur

1 Maret 2023   17:16 Diperbarui: 1 Maret 2023   17:21 910
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bridgman, P., & Davis, Glyn. (1998). Australian policy handbook. Allen & Unwin.

Blomkamp,E., et.al., January 2018, Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of a Policy Cycle, Bappenas, Australian Government, and Knowledge Sector Initiatives.

Davis, Glyn, Althaus, Catherine, & Bridgman, Peter. (2018). The Australian Policy Handbook. Taylor & Francis Group.

Lasswell, Harold D. (1956). The decision process. Bureau of Governmental Research, College of Business and Public Administration, University of Maryland, 1956.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun