Mural yang Viral

Kritik sah-sah saja dilontarkan, tidak ada larangan melontarkan kritik, siapapun boleh saja dikritik.  Masalahnya siap kah kita dikritik ? Kritik muncul akibat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, kinerja yang tidak tepat, hasil kinerja yang tidak memenuhi dan sebab lainnya. 

Fenomena akhir-akhir ini kritik sering kita saksikan dituangkan ke media sosial  bahkan digoreskan juga melalui karya seni. 

Seperti viralnya mural yang bertajuk kritik ke pemerintah, dimana dinding-dinding seakan bersuara menyampaikan aspirasi bahkan  jeritan hati kekecewaaan rakyat, aparatpun menjadi "kebakaran jenggot" tatkala sang penguasa dikritik lewat mural. Serentak mural-mural pun dibersihkan, konon pelukis mural pun sedang diburu aparat.  

Ironis mendengarnya ditengah negara yang katanya demokrasi ini, segala bentuk kritik seakan dibungkam. Muncullah pertanyaan, ini negara demokrasi atau otoriter ? Negara seakan tidak siap akan kritikan lalu rakyat diminta manggut-manggut saja dengan segala kebijakan dan hasil kerja yang memang minus. 

Harmonisnya tatanan kehidupan di negeri ini harusnya dikelola dengan baik oleh pemerintah bersama dengan rakyat. Melalui kacamata secara umum, sekedar masukan rakyat jelata, dalam menghadapi kritikan pemerintah  seharusnya  bersikap:

- menerima segala macam kritik membangun sebagai bentuk aspirasi rakyat, jadikan kritik sebagai introspeksi bagi pemerintah dalam membangun negeri ini lebih baik lagi. Mempolitisikan, memenjarakan sebenarnya bukan cara tepat dalam menyelesaikan masalah, hal ini hanya akan semakin memberi label otoriter bagi pemerintah.

- wakil rakyat atau parlemen harusnya benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat hingga menggaung di telinga sang penguasa. Rakyat butuh parlemen yang benar-benar bekerja untuk rakyat, parlemen yang bekerja sesuai fungsinya sehingga kritikan rakyat tidak tercecer ke media sosial maupun mural. Rakyat berharap sekali kepada wakil rakyat yang berpihak pada rakyat.

- aparat harusnya bertugas sesuai slogan mengayomi rakyat bukan mempolitisikan rakyat yang melontarkan kritik, tidak bersikap arogan kepada rakyat.

Jika pemerintah bekerja sesuai fungsinya tentunya rakyat juga akan menghargai dan tidak bertindak di luar batas ketentuan. Sederhana saja, sebenarnya segala macam aspirasi maupun kritik yang ditujukan untuk pemerintah seyogyanya bisa disampaikan langsung kepada wakil rakyat atau parlemen, lalu wakil rakyat menyampaikan langsung ke pemerintah, rakyat tinggal menunggu hasil kerja pemerintah yang sesuai aspirasinya, jika belum sesuai maka timbullah kritik.  

Pemerintah tak perlu  menanggapi kritik baik itu lewat media sosial maupun mural  hingga berkepanjangan, cukup jadikan kritik sebagai upaya progresif pemerintah bekerja lebih baik lagi, kerja... kerja.... dan kerja.  

Pemerintah harus  banyak introspeksi juga, selain membenahi kinerja internal juga eksternal harus menjadi perhatian, misalnya dengan turun ke lapangan. 

Saksikan langsung bagaimana rakyat mencari sesuap nasi di masa pandemi dan PPKM ini, semakin banyak rakyat yang hidup di garis kemiskinanan. selain mengatasi pandemi, program memulihkan ekonomi rakyat juga harus menjadi prioritas pemerintah, dibanding mengurusi pelaku kritik yang tidak tidak penting dan buang-buang waktu saja. 

Di hari Kemerdekaan ini, tugas pemerintah bersama rakyat, marilah kita jadikan dengan memerdekakan rakyat seutuhnya, hidupkan demokrasi seutuhnya dan sehatkan ekonomi rakyat. Merdeka juga dalam berpendapat.... Merdeka... Merdeka...