Yang Tersisa dari Patroli KRI Yos Sudarso-353, Presiden Jokowi Titip Untuk Natuna 12,2 Triliun

NATUNA- Tulisan ini pertama kali terbit di media lokal Provinsi Kepri bernama Wartakepri dan Gurindam.id, Tempo lalu berangkat dari pengalaman yang sangat berkesan meliput tiga hari ikut patroli KRI Yos Sudarso-353 (BKO Guspurla Koarmada I) hingga ke Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, Pada Minggu (22/6/2020) lalu. 

Jurnalis akhirnya tersadar dengan begitu besarnya potensi kelautan yang ada di perairan Natuna namun belum dimiliki seutuhnya oleh masyarakat Natuna.

Kabupaten Natuna, menilik dari posisi geografisnya, tak ubahnya seperti serambi Indonesia di hadapan negara-negara besar yang melingkar di Laut China Selatan. Selain perikanan, kekayaan mineral yang terkandung didalam Laut Natuna Utara sudah menjadi lirikan pengusaha Negara-Negara besar di dunia.

Tidak hanya Vietnam dan Malaysia, bahkan perusahaan-perusahaan Migas kelas dunia berlomba-lomba ingin mengeksploitasi kandungan mineral yang ada di lautan Natuna. Berdasarkan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS), Perairan Laut Natuna bagian utara merupakan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Kawasan tersebut mempunyai potensi sumber daya laut dan keaneragaman yang melimpah. Hal itu memicu kapal asing memasuki wilayah kedaulatan RI. Kapal asing itu berbondong-bondong menggunakan pukat untuk mengeruk kekayaan sumber daya perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti ikan cakalang, tuna, dan tongkol.

Bahkan nelayan asing itu dikawal sejumlah kapal Coast Guard saat melakukan aktivitas ilegal di ZEE Indonesia. Pulau Natuna saat ini, tak ubahnya seperti serambi tanpa pelita dan beranda. Infrastruktur yang ada dirasa belum cukup dibanding apa yang ada pada negara tetangga lainnya.

Jika kita mau menilik sejarah, Natuna, telah menjadi tempat persinggahan pedagang-pedagang asing yang melintasi Selat Malaka maupun Laut China Selatan menuju Nusantara. Hal ini terbukti dari beberapa penemuan peninggalan sejarah berupa keramik dan benda berharga lainnya yang berasal dari Negara luar.

Jurnalis ikut merasakan, betapa pemerintah melalui TNI Angkatan Laut telah berupaya menghadirkan rasa aman di Natuna. Hal tersebut bukan hanya untuk penggiat industri perikanan, tetapi juga untuk industri lainnya. 

Begitu banyaknya devisa yang bisa diraup selain potensi perikanan dan pertambangan jika Natuna mau menggeliat dan membuka diri bagi investor baik dalam maupun luar negeri.

Dengan konturnya yang menarik, potensi wisata bahari dapat menjadi pilihan lainnya yang dikembangkan. Dapat dibayangkan betapa banyak lapangan pekerjaan yang akan terbuka bagi masyarakat Natuna, cash flow semakin besar dan tentunya akselerasi pembangunan juga akan semakin cepat di Natuna.

Masyarakat Natuna perlu segera bangun dari tidurnya dan mendesak pemerintah untuk lebih serius membangun Natuna. Buat kebijakan-kebijakan yang konstruktif dan jauh dari deal-deal politik semata. Beri perhatian lebih kepada potensi-potensi maritim yang ada di Natuna. Bukankah Pemerintah Pusat sudah mendengungkan Poros Maritim Dunia??

Melalui tulisan ini jurnalis mengajak masyarakat Natuna untuk "Mari Kita ke Laut", jangan ingkari kodrat Natuna sebagai wilayah kepulauan.

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan cukup besar, dengan potensi yang dimiliki tersebut seharusnya dapat sejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan (maritim) tersebut. 

Namun kenyataannya, kehidupan masyarakat senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan.

Tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian.

Kita hidup hingga saat ini karena pendahulu kita mendapatkan rezeki dari laut. Beri kesempatan kepada pemimpin Natuna nantinya untuk lebih peduli dengan Laut.

Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah dan tak jarang resiko bertaruh nyawa tetap dilakoninya.

Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras dimana selalu diliputi oleh adanya ketidakpastian dalam menjalankan usahanya. Dukung pembangunan infrastruktur yang menyokong kegiatan kelautan salam Cinta kasih untuk Semesta Raya Negeri Natuna. 

Terimakasih Persiden Joko Widodo dan Menhan RI Prabowo Subianto

Tersentak lamunanku berkata setelah membaca media masa Nasional yang tulisnya begini untuk Negeriku Natuna. Negeri ini merupakan rantauanku yang begitu berkesan. 

Pulau Natuna aku dianugerahkan buah Cinta atas pernikahan dari seorang Wanita berasal dari Payakumbuh Sumatra Barat dimana Anak anak tumbuh besar disini Pulau Natuna aku mencintaimu Wahai Negeriku Natuna. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan anggaran Rp12,2 triliun untuk penguatan keamanan laut di Natuna. Kebijakan itu diketahui dari Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Dokumen itu menyebut salah satu upaya penguatan di Natuna dilakukan lewat pengadaan unmanned aerial vehicle (UAV) atau drone. Pemerintah juga akan menebalkan sarana dan prasarana militer di pulau-pulau strategis.

"MP [Red: Major Project/ Proyek Prioritas Strategis] Penguatan Keamanan Laut di Natuna diharapkan dapat meningkatkan deterrent effect dan penegakan kedaulatan di Perairan Natuna; menurunkan aktivitas perompakan; kekerasan dan tindak kejahatan di laut; IUU fishing; serta transnational cimes. Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama lima tahun sebesar Rp12,2 triliun," dikutip dari lampiran Perpres Nomor 85 Tahun 2021.

M.Riky Rinovsky Penulis Blog Kompasiana dan Anggota Relawan Penjaga Laut Nusantara (RAPALA) Kabupaten Natuna.