Sejarah dibangun para pemenang"--Anonim-
Begitulah kutipan jamak yang sering terdengar. Pemenanglah yang membangun sejarah. Mengkonstruksikan dan menyebarluaskannya. Tetapi sejarah punya jalannya sendiri. Menggaungkan suaranya dalam kesenyapan.
Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sangatlah tepat. Keppres ini menjadi produk yang menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara, dengan merujuk pada sejarah Serangan Umum 1 Maret di Jogjakarta.
Tentu saja Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini memiliki peran strategis. Khususnya di tengah lajunya teknologi informasi yang secara nyata mampu mengaburkan makna kedaulatan suatu negara. Sehingga Keppres ini menjadi tepat hadir dalam situasi sekarang.
Semangat itulah yang memang perlu diupayakan negara. Menghadirkan nilai-nilai kejuangan dalam sendi kehidupan bangsanya. Agar generasi muda negeri bisa secara nyata mengawal makna kedaulatan.
Sayangnya Keppres yang hadir dengan latar belakang sejarah justru menimbulkan kontroversi. Dengan hilangnya sosok penting dalam praktik menjaga kedaulatan negara, yakni Letkol Soeharto. Pantaskah sebuah produk kebijakan negara melakukan pembelokan sejarah?
Kepres dan Kepentingan Politik
Sebagai produk eksekutif, tidaklah dapat dinegasikan bahwa Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara sebagai suatu produk hukum negara. Dimana hukum merupakan produk politik yang tentunya diwarnai pertimbangan kekuatan politik yang melahirkannya.
Dari pandangan itu cukup menjadi jelas bahwa Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara tidak serta merta memiliki muatan pengaturan atau pengakuan semata. Tetapi juga memuat motif politik penguasa yang hendak mengkonstruksikan sesuatu nilai yang sejalan dengan kepentingannya.
