Situasi demokrasi, penegakan
hukum, dan HAM di Indonesia terus
memburuk di bawah pemerintahan
Jokowi (Maulana, 2020). Situasi
buruk ini mengalami akselerasi di
musim kedua kepemimpinannya. Hal
ini tercermin dari kebijakan
pemerintah yang semakin menjauhi
prinsip-prinsip konstitusi, demokrasi,
dan hak asasi manusia. Amanat
konstitusi sering diabaikan.
Partisipasi masyarakat terpinggirkan
dalam berbagai keputusan yang
menyangkut kepentingan umum.
Kritik dibungkam dan oposisi
ditekan. Artinya, kita juga semakin
sering mendengar tentang tindakan
pemerintah yang melanggar hukum,
etika, dan hak asasi manusia. Insiden
hukum setelah insiden hukum
memberikan bukti selama bertahun-
tahun.
Dari hasil studi Economist
Intelligence Unit (EIU), Indonesia
menempati peringkat 64 dari 167
negara di dunia. skor indeks
demokrasi Indonesia adalah 6,48
dalam skala 0-10. Meskipun, Indeks
demokrasi Indonesia pada 2019
terbilang naik ketimbang tahun
sebelumnya. Pada 2017 dan 2018,
Indonesia mendapatkan angka 6,39.
Catatan selama tiga tahun terakhir ini
terbilang buruk ketimbang periode
2015 dan 2016. Pada 2015, indeks
demokrasi Indonesia di angka 7,03
dan pada 2016 di angka 6,97. Dalam
dua tahun terakhir ini, di kawasan
Asia Tenggara, Indonesia berada di
peringkat 3, di bawah Malaysia dan
Filipina, dengan kategori sebagai
"flawed democracy" atau demokrasi
cacat (Simamora, 2020).
Menurut Freedom House,
Indonesia sudah masuk negara dalam
kategori partly free, dan status ini
telah berlangsung lama. Artinya
secara umum beberapa kajian terkini
menyebutkan Indonesia sebagai
negara berdemokrasi tidak murni
atau demokrasi sebatas prosedur saja.
Survei terbaru dari Indikator Politik
Indonesia 2020 menunjukkan
persepsi publik pada tingkat
demokratisasi di Indonesia tampak
menurun. Publik menilai demokrasi
di era Jokowi menurun. Orang
semakin takut berpendapat dan
aparat semakin sewenang-wenang,
