Miskonsepsi Penanganan Stunting di Indonesia

Semenjak kata "stunting" menghias di tiap umbul-umbul pusat kesehatan, buku ibu-anak dan berita, mendadak pernyataan pak Jokowi sebagai Presiden RI membuka celak kebobrokan negeri. 

Dana stunting yang dikatakan tak sedikit justru masih dimanfaatkan oleh oknum-oknum liar yang tak berperasaan. Miskonsepsi kucuran dana membuat tulisan ini ada, sebagaimana realita berbicara apa adanya soal stunting yang mengguncang negeri. 

Mengapa stunting menjadi sebuah momok yang menakutkan? Karena setiap anak yang sebenarnya memiliki hak yang dilindungi konstitusi harus menghadapi realita akan terkena sebuah efek yang diakibatkan dari kebutuhan gizi yang tak tercukupi.

Sebenarnya bukan saja faktor makanan yang tak bergizi, mengutip pernyataan WHO yang mengungkapkan bahwa stunting bisa diakibatkan oleh ibu hamil yang mengalami anemia. 

Ketika gizi yang tak cukup, pola pengasuhan yang apa adanya dan kurangnya edukasi yang seharusnya disampaikan oleh pihak terkait, maka ledakan kasus stunting menjadi hal yang lumrah khususnya di negara-negara berkembang. 

Saat ini, negara Vietnam contohnya, berhasil menjalankan program pengiriman relawan ke wilayah Provinsi yang mengalami ledakan kasus stunting tinggi. Relawan tersebut memberikan edukasi dan bantuan kebutuhan makanan yang layak serta vitamin dan obat-obatan yang dibutuhkan warga masyarakat khususnya ibu dan anak. 

Upaya Melawan Stunting Sejauh ini

Lantas, persoalan stunting sebenarnya merupakan imbas permasalahan kompleks dari ekonomi yang menyangkut kemiskinan struktural yang dialami sebagian masyarakat. 

Tindakan preventif pemerintah sejauh ini, meliputi upaya tiap daerah melalui dinas kesehatan adalah program pemberian makanan dan sosialisasi nakes, kader posyandu kepada masyarakat. Pemberian makanan penunjang seperti biskuit dan buah menjadi sebuah ciri khas upaya pemerintah. Selain itu, ibu hamil diberikan vitamin dan obat-obatan secara GRATIS melalui pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di wilayah hingga tingkat kelurahan. 

Hal ini menjadi tolak ukur mana kala usaha pemerintah yang telah menyediakan dukungan fiskal melalui APBN soal penyelesaian kasus Stunting di Indonesia berjalan. Baik dari sisi belanja pemerintah pusat, maupun Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sama-sama berusaha mengentaskan soal stunting walaupun dana yang sebenarnya dikucurkan masih belum transparan dari pusat hingga ke lingkup kecil.