Perekonomian, Hingga Masalah Kemiskinan di Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun memiliki lebih dari sekedar seni dan budaya. Di wilayah Madiun sedang diupayakan pengembangan daya tarik wisata  seperti Waduk Widas, Waduk Notopuro, Waduk Dawuhan, Obyek Wisata Hutan Grape, Obyek Wisata Tugu Kresek, Obyek Wisata Taman Rekreasi Umbul, Obyek Wisata Seweru, Air Terjun/Kedung Malem, tempat bersejarah di Ngulambangan dan masih banyak lagi. Pariwisata merupakan sektor yang sangat penting. Sektor ini merupakan salah satu tempat bergantungnya kehidupan perekonomian beberapa kota dan juga memberikan pendapatan daerah yang cukup.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan  yang klasik, namun masih belum terselesaikan karena rumit dan memerlukan pendekatan multidisiplin. Kemiskinan merupakan keadaan dimana hak asasi manusia tidak terpenuhi dan seseorang tidak mampu menjalani kehidupan yang lebih bermartabat. Dengan kata lain, kemiskinan adalah ketidakmampuan  memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan yang diukur dengan pengeluaran. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang tidak hanya mencakup keadaan ekonomi tetapi juga keadaan sosial dan budaya.

 

Menurut Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kota Madiun mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Angka kemiskinan di Kota Madiun pada tahun 2019  sebesar 4,35%, tahun 2020 sebesar 4,98%, dan tahun 2021 sebesar 5,09%. Banyak faktor yang melatarbelakangi meningkatnya angka kemiskinan di Kota Madiun, mulai dari terbatasnya lapangan kerja, tingginya angka pengangguran, dan adanya pandemi COVID-19. Kota Madiun sedang menghadapi permasalahan seperti pengangguran.

 

Penanggulangan kemiskinan merupakan langkah menuju pencapaian keadilan sosial dan menjaga persatuan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Penanggulangan kemiskinan merupakan program sosial untuk meningkatkan jumlah pekerja. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Jika kondisi ini konsisten diterapkan, bukan tidak mungkin kemiskinan dan pengangguran akan hilang.

Program penanggulangan kemiskinan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, mitra, dan  masyarakat. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan implementasi program dan menjadikannya berkelanjutan. Kolaborasi ini juga memiliki kemampuan untuk mengontrol bagaimana anggaran digunakan. Dengan cara ini, korupsi bisa dikurangi.

 

Kota Madiun saat ini sedang membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun mengambil kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program kelompok usaha bersama bidang pelayanan sosial untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota Madiun.

 

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2019), kelompok usaha patungan adalah kelompok keluarga miskin yang muncul, tumbuh dan berkembang melalui kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan sosial. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membentuk kelompok masyarakat miskin dengan memberikan modal usaha untuk menjalankan usaha ekonomi produktif melalui program bantuan sosial langsung.