Indonesia, dengan masyarakat yang beragama Muslim terbesar di dunia, pastinya memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi syariah global. Harusnya visi ambisius ini bukan hanya mimpi, tetapi juga menjadi sebuah langkah strategis untuk mencapai masa depan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan lebih dari 220 juta penduduk Muslim, Indonesia memiliki Potensi besar dalam sektor ekonomi syariah, hal ini membuka pasar yang luas untuk produk dan layanan syariah. Ditambah lagi, komitmen kuat pemerintah dari zaman bapak SBY dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan program, seperti Masterplan Ekonomi Syariah Nasional, semakin memperkuat peluang Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam industri ini.
Namun, meski pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan dan program, saat terjun di lapangan, masih terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dan diperkuat. Salah satu kritik yang sering muncul adalah lambatnya implementasi kebijakan di lapangan. Banyak sekali kita temui regulasi dan program yang sudah dicanangkan, namun eksekusinya masih terhambat oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar-instansi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan menghambat kemajuan nyata dalam pengembangan ekonomi syariah.
Laporan SGIE menunjukkan kemajuan Indonesia dalam beberapa sektor halal, terutama media dan rekreasi serta obat-obatan dan kosmetik. Di sisi lain, terdapat sedikit penurunan dalam keuangan syariah. Indonesia masih menduduki posisi ke-2 dalam makanan halal dan ke-3 dalam fesyen halal, namun masih ada ruang untuk peningkatan agar dapat mencapai puncak. Pemerintah selanjutnya masih harus mengerjakan PR untuk terus meningkatkan peringkat Indonesia dalam laporan SGIE, karna Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan predikat muslim terbanyak, harusnya Indonesia juga bisa menjadi ranking pertama di beberapa sektor seperti makanan dan fesyen halal yang memiliki jangkauang pasar yang sangat luas.
Namun, untuk mewujudkan ambisi mulia ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan terarah. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan beberapa langkah penting, seperti:
- Mengembangkan infrastruktur ekonomi syariah
Hal ini termasuk mengembangkan lebih banyak bank syariah, asuransi syariah, dan sukuk (obligasi syariah) untuk menyediakan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap produk dan layanan syariah. Di Indonesiasendiri perlu adanya pesaing untuk Bank Syari'ah Indonesia (BSI) yang menjadi penguasa industri perbankan syari'ah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatatkan pencapaian gemilang dengan total aset mencapai Rp319,85 triliun per September 2023. Angka ini mengantarkan BSI sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang menembus aset di atas Rp100 triliun. Selain BSI masih belum ada bank syari'ah yang mempunyai aset dengan lebih dari Rp100 triliun. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat persaingan yang ada di Indonesia.
- Meningkatkan literasi keuangan syariah
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk dan layanan syariah melalui edukasi dan sosialisasi yang gencar. Meskipun literasi keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan, literasi keuangan syariah yang masih tertinggal jauh. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLIK) OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan secara keseluruhan mencapai 49%, sedangkan literasi keuangan syariah hanya 9,14%. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan, yaitu sekitar 40%. Melihat dari banyaknya instasi perguruan tinggi di bidang ekonomi syari'ah, harusnya bisa memberikan kontribusi yang besar pada tingkat literasi keuangan syari'ah. Hal ini dapat dimulai dari diadakaanya seminar atau workshop yang disediakan untuk masyarakat.
- Memperkuat regulasi dan kerangka hukum
Menciptakan regulasi yang kondusif dan ramah bagi perkembangan ekonomi syariah, serta memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha syariah. Seperti yang sudah saya tulis diatas, bahwa banyak sekali kita temui regulasi dan program yang sudah dicanangkan, namun eksekusinya masih terhambat oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar-instansi. Pemerintah sudah banyak memberikan kebijakan dan program-program untuk mendukung kemajuan ekonomi syari'ah di Indonesia, namun pada prakteknya program dan kebijakan yang sudah ada masih belum terealisasi dengan maksimal. Harapannya para pelaku ekonomi syari'ah yang ada bisa lebih memaksimalkan lagi regulasi serta program-program yang ada.
- Mempromosikan ekonomi syariah ke luar negeri
Melakukan promosi dan marketing yang efektif untuk menarik investasi dan wisatawan asing ke Indonesia, memanfaatkan potensi pasar global yang besar. Pemerintah Indonesia telah mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri. Namun, hingga saat ini, belum ada rencana untuk membentuk komite serupa di luar negeri untuk mengembangkan sektor ini secara global. Pembentukan komite syariah internasional dapat menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk mencapai ambisinya sebagai pusat halal dunia.
Menjadi pusat ekonomi syariah dunia bukan hanya tentang mencapai kejayaan ekonomi, khusunya bagi para beberapa oknum saja, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi etika dan keadilan sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah di canangkan.
Membangun ekonomi syariah yang kuat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat dari para kyai, santri dan masyarakat yang beragama muslim. Dukungan dan partisipasi aktif dari pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat luas sangatlah diperlukan untuk mewujudkan ambisi mulia ini.
Bersama-sama, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan ekonomi yang sejahtera, adil, dan berkah, dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.
Â
