Radius Prawiro: Pejuang dan Ekonom dari Yogyakarta

Berdasarkan peta permasalahan tersebut, Radius menerapkan berbagai kebijakan yang arahnya pada kerjasama antara BUMN,swasta dan koperasi. Yang paling mungkin dalam jangka pendek adalah kerjasama antara sektor negara dengan koperasi. Namun Radius menganjurkan, sebelum bekerjasama dengan sektor lain, sebaiknya kerjasama sesama koperasi secara horisontal dan vertikal diperkuat dahulu untuk mengembangkan basis organisasi dan usaha secara bersama-sama sehingga koperasi mampu mengejar ketertinggalan dari sektor lain.

Dalam rangka pemberdayan koperasi di pedesaan, Radius memperkenalkan paket-paket kredit seperti Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Mini, Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Bimas Padi dan Palawija. Radius menunjuk 100 KUD Model pada tahun I Pelita III dan 300 KUD Model tahun 1980.

Berbagai Surat Keputusan Bersama (SKB) antar menteri maupun dirjen dilahirkan, yang isinya berbagai ketentuan untuk pengembangan koperasi. Contohnya, Bulog memberi kesempatan kepada KUD-KUD Model tersebut untuk menjadi penyalur beras, gula, terigu dan kedelai, Pertamina memberi kesempatan menjadi penyalur minyak tanah, BRI memberi kemudahan dan kesederhanaan prosedur penyaluran kredit.

 5. DEVALUASI

Devaluasi adalah kebijakan pemerintah suatu negara yang menganut sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate) untuk menurunkan nilai mata uang negaranya terhadap nilai mata uang negara lain atau terhadap nilai emas. Tujuannya adalah untuk menurunkan harga produksinya diukur dari nilai mata uang asing tersebut sehingga nilainya lebih kompetitif dan nilai ekspornya meningkat. Pada gilirannya hal ini akan meningkatkan devisa negara. Sebaliknya, harga barang-barang import akan lebih mahal sehingga permintaan domestik terhadap barang import akan menurun. Jadi manfaat devaluasi salah satunya adalah memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran.

Ketika Radius Prawiro menjabat sebagai Gubernur bank Sentral pada tahun 1971, pemerintah melakukan perubahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp 375 menjadi Rp 415 atau naik 12%. Bulan November 1978, pemerintah. kembali mendevaluasi rupiah dari Rp 415 menjadi Rp 650 per dollar AS atau sekitar 33,6%. Kebijakan ini diambil karena mendegnya ekspor barang-barang non migas yang umumnya merupakan hasil pertanian. Kelangkaan pangan tahun 1972-1972 menyebabkan tingkat inflasi di Indonesia tahun 1972-1976 meninggi. Hal ini ditambah harga komoditas pertanian yang menurun akibat resesi dunia yang berkepanjangan sehingga barang-barang hasil pertanian sulit diekspor. Kebijakan mendevaluasi rupiah ini terbukti tepat yang terlihat dari nilai ekspor yang meningkat dari 3,4 milliar dollar menjadi 5,5 milliar dollar.

 Ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pembangunan IV tahun 1983, Radius Prawiro mengeluarkan kebijakan devaluasi rupiah kembali sebesar 27,8% yaitu dari Rp 700 menjadi Rp 970 per dollar AS. Saat itu keuangan nasional mengalami saat-sat kritis karena harga minyak turun dengan sangat tajam. Tgl 12 September 1986,Pemerintah kembali melakukan devaluasi nilai rupiah sebesar 45%. Tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi barang impor karena dengan devaluasi harga barang impor menjadi mahal sekali.

Sejak itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengambangkan nilai rupiah terhadap dollar agar terjamin kestabilan iklim dunia usaha. Dengan kebijakan ini, nilai rupiah terhadap dollar berkembang secara lebih mantap karena adanya penyesuaian nilai rupiah secara rutin.

 V. JABATAN
 Berbagai jabatan yang pernah diemban Radius Prawiro selama hampir 30 tahun di pemerintahan antara lain:
 1. Gubernur Bank Sentral, 1966
 2. Menteri Perdagangan dalam Kabinet Pembangunan II, 1973
 3. Menteri Perdagangan dan Koperasi, 1977
 4. Menko Ekuin, 1988-1993

Krisis ekonomi Indonesia pada masa Orde lama salah satunya diakibatkan oleh nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda melalui UU No. 86 tahun 1958. Kebijakan ini menimbulkan kekacauan besar karena kepergian tenaga asing tersebut tidak diikuti dengan ketersediaan tenaga profesional dalam negeri untuk mengurus ekonomi.

Akibatnya tahun 1957-1958 ekspor Indonesia mengalami penurunan, Suasana politik sejak tahun 1950 menyebabkan tidak ada investasi yang menonjol dan banyak perkebunan dibiarkan terlantar yang sangat mempengaruhi ekspor. Defisit yang diakibatkan tidak adanya perimbangan pengeluaran dan penerimaan negara akibat merosotnya ekspor serta pembengkakan utang luar negeri menyebabkan inflasi yang kian hari kian meningkat hingga mencapai 650% pada tahun 1966. Harga bahan pangan melambung dan tidak terjangkau oleh rakyat