Penutupan TK JIS dan Cuci Tangan Pemerintah

Tidak ada seorang pun yang menginginkan anaknya mengalami pelecehan seksual atau tindak kekerasan. Tidak pelecehan  dan kekerasan sesual merupakan sebuah tindakan amoral yang sangat mengerikan.  Ada 3 alasan mengapa tindak pelecehan dan kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak dan diduga juga dialami beberapa anak di Jakarta International School (JIS) menjadi sebuah tindakan yang sangat mengerikan dan mesti mendapat penanganan yang serius. Pertama, pelecehan dan kekerasan dilakukan terhadap anak-anak. Kedua, pelecehan dan kekerasan dilakukan oleh sekelompok orang jadi bukan tindakan seorang, karenanya hal ini terencana bukan sekedar kekhilafan. Ketiga, tindak pelecehan dan kekerasan dilakukan di institusi pendidikan yang semestinya tempat paling aman bagi anak-anak untuk bertumbuh secara sehat secara fisik, mental dan intelektual.

Setelah tindakan yang begitu terhina yang terjadi di JIS tersebut menjadi konsumsi media maka persoalan yang terjadi kemudian merebak menjadi isu nasional yang melibatkan Komnas Anak. Maka akhirnya menteri pendidikan angkat bicara dan keputusan terhadap JIS adalah penutupan sementara TK JIS. Keputusan penutupan yang dinyatakan pemerintah dikarenakan 2 hal yaitu pihak JIS tidak mau bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyelesaian kasus yang terjadi dan ternyata TK JIS tidak mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan.

Apakah keputusan menutup TK JIS merupakan langkah yang tepat? Di tengah proses pendidikan yang sedang berjalan tepatkah langkah tersebut?

1.Kasus atau Sistem

Setelah kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di JIS menjadi konsumsi publik maka media berperan begitu besar menggiring persoalan ini untuk membentuk opini publik. Akhirnya kasus yang terjadi melibatkan Komnas anak dan memaksa pemerintah (Baca: Menteri Pendidikan) angkat bicara dan turun tangan. Berbagai pihak akhirnya ikut menanggapi kasus ini dan melalui media, kasus ini menjadi kasus nasional. Kemudian kasus ini berubah menjadi sebuah isu yang lebih besar yang mempertanyakan keberadaan JIS sebagai institusi pendidikan yang memakai label international. Kalau pada akhirnya keputusan yang diambil adalah dengan menutup TK JIS maka sebenarnya timbul pertanyaan. Apakah kesalahan terjadi pada sistem sehingga sistem yang harus dimatikan? Ya, sistem perekrutan pegawai kebersihan (Baca:Tersangka tindak pelecahan dan kekerasan) yang tidak baik. Bukankah itu hanya bagian sistem bukan sistem pendidikan di JIS itu sendiri. Dapatkah persoalan ini tetap menjadi sebuah kasus sehingga penyelesaian yang dilakukan dibatasi pada kasus itu sendiri. Sehingga anak-anak yang sedang ada dalam sistem pendidikan di JIS tetap dapat menikmati pendidikan yang sudah di akhir tahun pendidikan. Apakah JIS menginginkan adanya tindakan amoral ini di sekolahnya?

2.Lemahnya Pengawasan

Kemudian muncul ke permukaan sebuah fakta bahwa izin penyelenggaran T K JIS tidak ada. Lantas persoalan kini bukan hanya pada kasus tapi pada sistem. Jika kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di JIS ini tidak terkuak ke publik dan media apakah izin penyelenggaran pendidikan di JIS menjadi persoalan? Mengapa sekarang muncul fakta tersebut? Bukankah JIS merupakan sebuah institusi yang memiliki fisik (Baca: Gedung) yang jelas? JIS bukan sebuah lembaga pendidikan yang tersembunyi. Mengapa justru persoalan izin muncul setelah kasus ini muncul ke permukaan. Jika saja yang muncul ke permukaan adalah prestasi-prestasi anak-anak JIS maka JIS akan mendapat respon positif. Jadi, munculnya fakta penyelenggaraan TK JIS tanpa izin menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah.

3.Cuci Tangan Pemerintah

Penutupan TK JIS pada akhirnya merupakan sebuah tindakan cuci tangan pemerintah karena kemudian opini publik telah terbentuk melihat kesalahan ini terjadi pada JIS. Kini pihak yang paling bertanggungjawab adalah JIS maka tindakan pemerintah adalah menutup TK JIS.

Penutupan TK JIS bukan hanya merugikan pihak JIS tetapi yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak lain yang masih menikmati pendidikan di JIS tersebut. Eksploitasi media terhadap kasus ini tentu juga akan mengganggu psikologis anak-anak lain yang masih bersekolah di JIS. Kapankah pemerintah mau mengakui kesalahannya kepada publik atas banyaknya cacat pendidikan yang terjadi di negeri ini. Setiap kali kasus terjadi (Mis, Persoalan UN) di seputar pendidikan kita, maka pemerintah akan langsung mencari kambing hitam dan mencuci tangan.

Betapa kita merindukan, pemerintah kalaupun Menteri atau dirjen terlalu enggan untuk merasa bertanggungjawab, setidaknya ada dinas pendidikan yang mestinya menyatakan kegagalannya mengawasi sistem pendidikan yang terjadi dan langsung mengambil tindakan yang jelas. Sampai kapan kita akan melihat pemerintahan kita menunjukkan kegamangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan setiap kali ada kasus yang terjadi sehingga sebuah kasus menguap membesar dan menjadi bola panas.