Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum dalam sistem peradilan konstitusi Indonesia yang menjalankan fungsinya. Organisasi ini memainkan peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan menyelesaikan penegakan konstitusional. Peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki otoritas bebas untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini mencerminkan prinsip dasar bahwa sistem peradilan Indonesia harus berfungsi secara mandiri, bebas dari kekuasaan eksekutif atau legislatif, untuk menjamin hak asasi manusia, supremasi konstitusi, dan keadilan dalam sistem hukum.
MK memiliki banyak tugas penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini antara lain menguji undang-undang, menyelesaikan penyelesaian kewenangan antar lembaga negara, menyelesaikan gangguan hasil pemilu , dan memberikan keputusan tentang dugaan pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden. Oleh karena itu , Majelis Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang bertugas memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi. Namun demikian, peran penting ini menempatkan MK dalam posisi strategis sekaligus menempatkannya dalam bahaya berbagai masalah politik. Putusan yang dibuat dapat mempengaruhi stabilitas politik, dinamika hubungan antar lembaga negara, dan persepsi masyarakat tentang proses hukum di Indonesia.
MK mempunyai beberapa kewenangan utama sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang merdeka:
1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutus otorisasi lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945;
3. Membubarkan partai politik; danÂ
4. Menentukan apakah hasil pemilihan umum gagal.
Dengan kekuasaan ini, MK berfungsi sebagai wasit untuk menjaga keseimbangan kekuasaan negara dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat.
Reaksi Publik terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Selalu ada berbagai tanggapan masyarakat terhadap keputusan MK. Dianggap melindungi kepentingan umum dan hak konstitusional warga negara, beberapa keputusan diterima dengan baik. Putusan yang dianggap kontroversial, bagaimanapun, sering menyebabkan kritik. Menurut banyak lembaga survei, terdapat korelasi yang kuat antara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK dan keputusan tertentu.
Penegakan konstitusi di negara ini mendapatkan dorongan baru dengan munculnya Mahkamah Konstitusi. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya undang-undang yang dievaluasi oleh pengadilan, dan banyak di antaranya diputuskan melanggar konstitusi, sehingga dibatalkan. Peluang untuk melakukan judicial review jelas meningkatkan sistem pengendalian dan keseimbangan di negara kita. Sistem ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk bertindak sebagai pihak yang mengawasi dan menguji produk hukum yang dibuat oleh pemerintah saat ini apakah sesuai dengan amanat konstitusi.
Selama periode 2003--2015, kinerja hakim konstitusi cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang meminta pertimbangan hukum kepada Mahkamah Konstitusi, meskipun pada masa kepemimpinan Akil Mochtar terjadi guncangan yang signifikan yang mengakibatkan dia tertangkap tangan menerima suap. Hal ini jelas berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi, terutama hakim konstitusi. Pencitraan masyarakat akan dipengaruhi oleh pelanggaran tersebut. Namun, tidak mudah untuk menentukan apakah keputusan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi di Indonesia karena, seperti yang kita ketahui, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan untuk memutuskan, dan setiap keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi pasti akan menimbulkan persepsi yang berbeda pada masyarakat.
