Secara umum, sektor media di Indonesia yang terdiri dari media cetak, media elektronik, dan media internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), UU ITE, dan UU Penyiaran yang secara khusus mengatur tentang penyiaran media elektronik. Menurut UU Pers, pers adalah lembaga sosial dan forum komunikasi massa untuk kegiatan jurnalistik. ]
Kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, gambar dan suara, sebagai data atau grafik, atau dalam bentuk lain melalui media cetak, media elektronik, dan saluran lain yang tersedia. Mengingat pentingnya peran pers nasional sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, maka penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media penyiaran diatur.
Pemberlakuan UU Penyiaran tidak merusak regulasi pers di bawah UU Pers. Media penyiaran, dan pers, merupakan bentuk komunikasi massa yang saling berbeda. Oleh karena itu, media penyiaran dan pers diatur secara terpisah. Berdasarkan UU Penyiaran, kegiatan penyiaran dilakukan oleh lembaga penyiaran, lembaga swasta atau publik, lembaga penyiaran komunitas atau lembaga penyiaran khusus. Dalam UU Penyiaran, lembaga-lembaga tersebut tunduk pada peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Penyelenggaraan kegiatan penyiaran berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Menkominfo, khususnya di bawah Direktorat Penyiaran.
Selain itu, penyelenggaraan kegiatan penyiaran juga diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Penyiaran. KPI berada di pusat atau daerah Indonesia sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang penyiaran. Menkominfo dan KPI telah mengeluarkan Peraturan Menkominfo No. 32 Tahun 2013, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menkominfo No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital dan Penyiaran Multiplexing Melalui Sistem Terestrial (Peraturan Penyiaran TV Digital) tanggal 27 Desember 2013, untuk meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi melalui penyelenggaraan televisi terestrial digital. Atas adanya kebijakan melalui UU tersebut membuat penulis akan membahas lebih lanjut terkait hukum media dan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Secara umum, sektor media di Indonesia yang terdiri dari media cetak, media elektronik, dan media internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), UU ITE, dan UU Penyiaran yang secara khusus mengatur tentang penyiaran. media elektronik. Menurut UU Pers, pers adalah lembaga sosial dan forum komunikasi massa untuk kegiatan jurnalistik.Â
Kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, gambar dan suara, sebagai data atau grafik, atau dalam bentuk lain melalui media cetak, media elektronik, dan saluran lain yang tersedia. Mengingat pentingnya peran pers nasional sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, maka penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media penyiaran diatur.
Pemberlakuan UU Penyiaran tidak merusak regulasi pers di bawah UU Pers. Media penyiaran, dan pers, merupakan bentuk komunikasi massa yang saling berbeda. Oleh karena itu, media penyiaran dan pers diatur secara terpisah. Berdasarkan UU Penyiaran, kegiatan penyiaran dilakukan oleh lembaga penyiaran, lembaga swasta atau publik, lembaga penyiaran komunitas atau lembaga penyiaran khusus. Dalam UU Penyiaran, lembaga-lembaga tersebut tunduk pada peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.Â
Penyelenggaraan kegiatan penyiaran berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Menkominfo, khususnya di bawah Direktorat Penyiaran. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan penyiaran juga diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Penyiaran. KPI berada di pusat atau daerah Indonesia sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang penyiaran.
Menkominfo dan KPI telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksana sebagai pedoman bagi lembaga penyiaran untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan penyiaran Indonesia. Menkominfo telah menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 32 Tahun 2013, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menkominfo No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital dan Penyiaran Multiplexing Melalui Sistem Terestrial (Peraturan Penyiaran TV Digital) tanggal 27 Desember 2013, untuk meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi melalui penyelenggaraan televisi terestrial digital.
Secara umum, berbagai aspek periklanan melalui media penyiaran diatur dalam UU Penyiaran, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan KUHP. Lebih khusus lagi, iklan media penyiaran juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Etik Periklanan Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Periklanan Indonesia, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan peraturan terkait lainnya. Isi iklan media penyiaran menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.
Berdasarkan UU Penyiaran, durasi iklan komersial untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi maksimal 20 persen dari total durasi siaran harian. Setidaknya 10 persen dari durasi iklan komersial harus dialokasikan untuk iklan layanan masyarakat sosial. UU Penyiaran lebih lanjut melarang :
- Promosi ajaran agama, ideologi, orang atau kelompok, yang menyinggung perasaan atau merendahkan agama, ideologi, orang atau kelompok lain;
- Promosi minuman keras atau sejenisnya dan zat atau bahan adiktif apa pun;
- Promosi rokok yang memperlihatkan bentuk fisik rokok;
- Hal lain yang bertentangan dengan kepatutan, moralitas atau nilai-nilai agama; dan
- Eksploitasi anak di bawah 18 tahun.
- Iklan online tidak diatur dalam UU Penyiaran. Secara khusus diatur dalam Peraturan Etik Periklanan Indonesia dan tunduk pada UU ITE, UU Pornografi dan KUHP Indonesia.
