Hukum dan Peraturan Media di Indonesia

Konten media baru, dan penyampaiannya, diatur secara berbeda dari media penyiaran tradisional sejauh media baru berbentuk informasi elektronik. Media baru dalam bentuk elektronik tunduk pada UU ITE dan peraturan pelaksanaannya, bukan UU Penyiaran.Belum ada regulasi yang secara khusus menyebut istilah 'media baru'. 

Namun demikian, istilah 'media baru' didefinisikan oleh Peraturan Etika Periklanan Indonesia sebagai saluran komunikasi non-konvensional yang secara elektronik menyampaikan pesan iklan dalam bentuk teks, tanda, gambar atau pedomannya, baik online maupun offline, dengan atau tanpa premi. biaya harga. Ini melibatkan penyedia layanan akses internet, host konten internet, pengembang konten, agregator ASP, penyedia tautan, dan perusahaan telekomunikasi.

Berdasarkan semua yang telah penulis uraikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa undang-undang media mensyaratkan bahwa isi siaran mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat bagi pembentukan intelektual, moral karakter, dan kemajuan. Siaran juga harus memajukan kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menerapkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Pedoman Penyiaran) mengarahkan lembaga penyiaran antara lain untuk menghormati dan menjunjung tinggi norma, nilai agama, dan multikulturalisme Indonesia.

Pedoman Penyiaran dan Standar Penyiaran selanjutnya mewajibkan lembaga dan program penyiaran untuk menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. Ini termasuk keragaman budaya, usia, jenis kelamin dan kehidupan ekonomi atau sosial. Peraturan tersebut juga melarang lembaga penyiaran menayangkan program yang merendahkan, mempermalukan, atau menimbulkan konflik antar suku, agama, ras, atau antar suku. Ini termasuk kelompok berdasarkan keragaman budaya, usia, jenis kelamin atau kehidupan sosial ekonomi.