4. Check and Balance: Transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan memungkinkan masyarakat untuk membentuk suatu check and balance, yang mempermudah masyarakat untuk mengawasi kegiatan tersebut secara langsung.
5. Peningkatan Efisiensi: E-Government memungkinkan pemerintah untuk mengelola dan memantau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan publik, seperti pengelolaan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia. Ini memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Dengan adanya transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan, e-Government dapat mencegah terjadinya korupsi, memudahkan dalam pengawasan dan penilaian kinerja, dan membentuk timbal balik antara pemerintah dan Masyarakat (Nurhakim, 2014). Berikut adalah beberapa contoh penerapan e-government untuk pengawasan publik di Indonesia:
1. Portal LAPOR! milik Kemenkominfo
2. Sistem Pengaduan Online (SPOL) milik Ombudsman
3. Website Lapor Korupsi milik KPK
Meskipun menawarkan banyak manfaat, penerapan e-government untuk pengawasan publik juga memiliki beberapa tantangan, antara lain:
1. Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai
2. Keterampilan dan pengetahuan masyarakat yang mumpuni
3. Keamanan data dan informasi
4. Koordinasi antar instansi pemerintah
