Lalu membentuk panitia yang berisikan orang-orang terpercaya dan berkompeten dalam bidangnya unutk menangani pemilihan umum. Selanjutnya adalah memimpin pelaksanaan pemilihan umum dan inilah tugas yang paling penting karena memantau dan mengatur pelaksanaan pemilu dengan suasana yang memanas dan diantara sangat banyak nya penduduk malang yang berpartisipasi dalam pemilihan.Â
Untuk memimpin pelaksanaan tentu saja di butuhkan usaha yang lebih dan hal-hal yang tidak sedikit, seperti pembentukan panitia dan penyiapan bahan jauh-jauh hari agar pemilu atau pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan menyeluruh dan merata kepada sema daerah malang, dari desa terpelosok hingga kota.
Kemudian yang terakhir adalah menetapkan hasil pemilu disini lah kekompetean dan kejujuran KPI diuji dan di buktikan. Bagamana cara menghitung suara yang terkumpul harus benar-benar berhati-hati agar pemilu berjalan sesuai takdir atau sesuai dengan pemungutan suara.Â
Disini keprofesionalan KPI harus benar-benar terjaga, dimana KPI harus benar-benar jujur dengan hasil penghitungan suara tanpa mengurangi suara atau menambah suara. KPI juga harus bersikpa netral tanpa memihak salah satu partai atau salah satu calon. KPI juga harus benar-benar menjaga diri agar tidak menerima suap atau hal yang lain yang bertujuan untuk memenangkan salah satu pihak. Â
Ada beberapa pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pemilu nantinya menurut KPU malang. Antara lain adalah pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik ini bisa terjadi pada petugas atau penyelenggara pemilu jadi anggota KPU yang terpilih menjadi pelaksana telah melanggar sumpah atau melakukan hal-hal di luar kode etik, seperti membantu salh satu pihak atau calon, menambah atau mengurangi suara. Kemudian yang sering terjadi adalah pelanggaran administrasi pemilu atau pemilihan umum.Â
Pelanggaran ini terjadi karena suatau partai yang mencalon kan peserta atau seseorang yang mencalon diri dalam pemilu tidak mengikuti prosedur, tata cara atau mekanisme pemilu. Jadi seseorng ytersbut melakukan seseuatu diluar prosedur seperti mencalonkan diri saat orang tersebut sedang dalam penjara hal tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk pelanggara administrasi pemilu.
Adapun yang umum terjadi di masyarakat saat ini adalah menggunakan uang sebagai imbalan atau seseuatu unutk menyogok masyarakat untuk memberikan suaranya pada pseseta atau pencalon pemilu tersebut.Â
Hal tersebut adalah diluar penyelenggara pemilu, jadi menurut KPU tidak bisa menghentikan hal tersebut. Namun jika menggunnakan cara tersebut memungkin sang calon jika terpilih akan melakukan korupsi sebagai cara menggantin uangnya yang telah di keluarkan untuk masyarakat dalam pemilu.Â
Karena bagaimanapun juga yang di bagikan adalah uangnya sendiri. Jadi yang terbaik yang bisa dilakukan adalah kesadraan masing-masing masyarakat unutk memilih pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab dan jujur daam melakkan tugasnya. Jangan sampai tergoda dengan hal yang kecil namun berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat kedepannya. Karena bagaimanapun juga masyarakat sedirilah yang mempunyai suara untuk memilih pemimpin mereka. Â