Mohon tunggu...
Muhammad Rifky Fahreza
Muhammad Rifky Fahreza Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Saya seorang mahasiswa aktif dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta, Faktultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah. Hobi saya adalah mempelajari teknologi baru yang digunakan pada zaman sekarang dan sekaligus mendengarkan musik.

Selanjutnya

Tutup

Filsafat

Sinergi Dakwah dan Kebijakan Publik: Membangun Masyarakat yang Bermoral dan Sejahtera

15 Desember 2024   07:40 Diperbarui: 15 Desember 2024   07:40 27
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pada Rabu, 11 Desember 2024, mahasiswa semester 3 Program Studi Manajemen Dakwah kelas A, B, C, dan D mengikuti kuliah bersama dengan tema "Dakwah dan Kebijakan Publik" dalam mata kuliah Filsafat Dakwah. Materi ini membahas secara mendalam hubungan timbal balik antara dakwah dan kebijakan publik, termasuk bagaimana dakwah dapat memengaruhi penyusunan kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai moral dan keagamaan. Selain itu, diskusi juga mengupas bagaimana kebijakan publik memberikan dampak terhadap kegiatan dakwah, serta keterkaitan dakwah dengan berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi. Melalui tema ini, mahasiswa diajak memahami peran strategis dakwah dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.

Pengaruh Dakwah terhadap Kebijakan Publik

Dakwah memainkan peran penting dalam menciptakan prinsip-prinsip dasar kebijakan publik yang berbasis moral dan etika. Dakwah membantu menciptakan kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan bersama dengan menyebarkan nilai-nilai agama seperti kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, dakwah yang menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi semua kalangan dapat mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang inklusif dan membantu kelompok yang kurang mampu. Dengan demikian, kebijakan yang diwarnai nilai-nilai dakwah dapat menghasilkan keadilan sosial untuk semua orang, tanpa memandang agama atau latar belakang sosial mereka.

Selain itu, dakwah juga dapat membantu membuat kebijakan yang berpusat pada kemaslahatan. Dakwah memberikan panduan moral kepada pemerintah dalam merancang kebijakan yang melindungi masyarakat dari kemiskinan dan ketidakadilan melalui seruan yang mengutamakan kesejahteraan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat. Contohnya, dakwah yang menyuarakan perlindungan lingkungan hidup dapat memotivasi pemerintah untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Dengan mengarahkan pengambil kebijakan pada prinsip kebermanfaatan dan keberlanjutan, dakwah membantu membuat kebijakan publik yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, dakwah tidak hanya menyebarkan nilai-nilai agama tetapi juga berfungsi sebagai inspirasi moral untuk membuat kebijakan publik yang berfokus pada keadilan sosial dan kemaslahatan.

Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Dakwah

Kebijakan publik sangat berperan dalam pertumbuhan dakwah. Dakwah dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan dukungan kebijakan yang mendukung keberagaman dan kebebasan beragama. Kebijakan seperti pembentukan lembaga keagamaan dan izin untuk kegiatan dakwah memungkinkan dakwah berjalan secara efektif dan beretika. Dengan dukungan ini, dakwah memiliki kemampuan untuk menyebarkan pesan moral dan spiritual yang relevan untuk membantu masyarakat menghadapi tantangan moral dan sosial di era kontemporer.

Sebaliknya, kebijakan publik yang terlalu membatasi ruang dakwah dapat menyebabkan dakwah menjadi kurang efektif dalam menyampaikan prinsip moral dan keagamaan. Ada kemungkinan bahwa dakwah menjadi kurang efektif jika diberlakukan aturan yang ketat terhadap kebebasan berekspresi atau pembatasan terhadap penyampaian pesan agama tertentu. Menjaga moderasi dan melindungi masyarakat dari ajaran ekstrem membutuhkan kebijakan yang menyaring konten dakwah yang radikal. Agar dakwah dapat terus memberikan dampak positif pada masyarakat, kebijakan publik harus menyeimbangkan antara mendukung kebebasan beragama dan menjaga stabilitas sosial.

Secara keseluruhan, pengaruh kebijakan publik terhadap dakwah bergantung pada bagaimana pemerintah membuat peraturan yang mendukung dakwah sambil mempertimbangkan pentingnya moderasi dan harmoni sosial. Dengan dukungan yang tepat, dakwah dapat berkontribusi besar dalam pembentukan masyarakat yang bermoral dan beretika.

Analisis Hubungan Dakwah dengan Kebijakan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Kebijakan sosial terkait erat dengan dakwah, terutama dalam pembentukan karakter dan moral masyarakat. Dakwah dapat berfungsi sebagai dasar untuk membangun kebijakan sosial yang inklusif dan berpihak pada kesejahteraan bersama melalui pesan yang menekankan solidaritas sosial, kesetaraan, dan tolong-menolong. Contohnya, ajakan untuk berbagi dan peduli mendorong pemerintah untuk membuat program bantuan sosial untuk kelompok yang terpinggirkan dan membuat kebijakan kesehatan dan pendidikan yang mudah diakses bagi semua orang. Akibatnya, dakwah membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Filsafat Selengkapnya
Lihat Filsafat Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun