Lebih lanjut, kasus kelaparan dan kurang gizi menjadi ancaman terbesar di berbagai belahan dunia. Ada banyak studi dan laporan yang mengarah pada kurang tersedianya suplai pangan, mahalnya harga pangan, dan adanya beragam tantangan ketahanan pangan (Henk Breman dan Stringer Kofi Debrah, 2003).
Temuan dari Randy Stringer di Australia patut membawa perhatian. Ditemukan bahwa sesungguhnya ada cukup pasokan pangan untuk memberi makan dunia. Data tersebut, mungkin terlalu tua sebagai referensi kondisi sekarang ini.
Terdapat pendapat lain dari Robert Bastes (1981) yang cukup bertentangan yang menyatakan bahwa bukan kekurangan pangan sebagai penyebab tinggi harga pangan melainkan politik pertanian. Sejumlah data menarik contohnya di beberapa negara afrika menunjukkan adanya kebijakan dan politik sistematis untuk menempatkan petani dalam posisi yang kurang menguntungkan dibanding konsumen di perkotaan besar.
Sejarah juga telah mendokumentasikan bahwa umumnya pemerintah kolonial mewarisi jenis lembaga pengatur harga pangan yang mirip, yakni badan negara urusan logistic (state marketing board). Lembaga ini berfungsi membeli seluruh produk pangan yang laku dipasaran global (cash crops), menentukan harga beli dan jualnya. Selain itu mengekspornya serta mendistribusikan ke pelosok negeri.
Sudut pandang lainnya, pada saat yang sama para petani di pedesaan hidup secara terbatas pada tingkat subsisten. Apalagi karena sejumlah komoditas pangan dibeli dengan harga sangat rendah oleh pemerintah. Akibatnya petani enggan untuk menanam komoditas tersebut dan beralih ke produk pertanian yang harga jualnya lebih tinggi dan disubsidi penanamannya oleh pemerintah.
Wilayah Asia Tenggara pun mengungkap bukti-bukti yang menjelaskan bahwa permasalahan bukan terletak pada kekurangan suplai pangan. Model kebijakan pangan yang merugikan petani dan pendekatan politik yang tidak tepat sasaran untuk memecahkan kasus kelaparan.
Ketahanan pangan sendiri bukan berarti swasembada (self sufficiency). Menurut Simon Maxwell (1996) dan Robert Stinger (2000), ada banyak komunitas yang tidak bisa (tidak mampu) memproduksi cukup pangan bagi dirinya karena berkurangnya air, orang yang mau bercocok tanam.
Pembangunan Infrastruktur Pertanian
Dalam konteks global, pembangunan pertanian Indonesia memiliki keterkaitan dengan pembangunan pertanian negara tetangga seperti ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) dan Asia bahkan dunia (ASEAN Sectretariat, 2008; Plummer, 2009). Kebijakan yang diimplementasikan di negara lain akan memengaruhi dan berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pertanian di Indonesia, dan sebaliknya.
Bahkan belakangan ini, fenomena daya saing akibat kebijakan (policy-induced competitiveness) sudah semakin diperhatikan, sehingga kebijakan yang tepat (right policy) harus menjadi perhatian serius juga. Oleh karena itu, analisis pembelajaran atas pengalaman terbaik dari negara lain merupakan salah satu langkah strategis dalam membahas dan menganalisis serta merumuskan arah dan kebijakan pembangunan pertanian Indonesia.
Jepang salah satunya, negara dengan pertumbuhan nilai tambah pendapatan petani tertinggi jika dibandingkan dengan negara di India, Thailand, dan Indonesia (World Bank 2013 dan FAO 2014). Walaupun memiliki pangsa pasarnya relatif rendah namun pendapatan nominal petani di Jepang jauh lebih tinggi dan lebih riil. Peningkatan pendapatan petani secara riil harus menjadi sasaran dan target utama bagi seluruh upaya pembangunan pertanian, di samping harus diikuti dengan peningkatan produksi dan harga riil komoditas pertanian.
