Bersiap Menyambut Kendaraan Berbasis Listrik

Saat ini, kendaraan bermotor di Indonesia masih mengandalkan bahan bakar fosil sebagai bahan bakarnya. Akan tetapi, bahan bakar fosil bukanlah sumber energi yang berkelanjutan karena akan habis jika digunakan terus menerus. Menurut CEO dari British Petroleum, Tony Hayward, cadangan minyak di bumi hanya akan bertahan selama 42 tahun lagi. Selain itu, emisi gas dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil tidak ramah lingkungan. 

Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah memutuskan untuk melakukan percepatan pengadaan kendaraan bermotor berbasis listrik di Indonesia. Kendaraan berbasis listrik atau yang selanjutnya disebut sebagai KBL merupakan kendaraan yang mengunakan tenaga listrik sebagai bahan bakarnya. Berikut beberapa hal yang menjadi latar belakang dan harus dipersiapkan untuk menunjang percepatan pengadaan KBL di Indonesia.

Polusi udara akhir-akhir ini menjadi masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia, terutama di Jakarta dan sekitarnya. Menurut Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor berbahan bakar fosil menjadi penyebab utama polusi udara. Polusi udara tentu akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan menganggu kesehatan masyarakat. Hal ini tidak dapat terus dibiarkan, diperlukan sebuah rencana jangka panjang agar masalah ini dapat diatasi. Salah satunya yaitu dengan memperbanyak KBL di Indonesia. 

Selain tidak mengeluarkan gas emisi yang merusak lingkungan, sumber tenaga yang digunakan oleh KBL juga termasuk energi terbarukan sehingga energi yang dibutuhkan untuk KBL tidak akan habis. Berbeda dengan bahan bakar fosil yang tidak lama lagi akan habis. Untuk mendukung operasional KBL, tentu diperlukan pasokan listrik dan infrastruktur pendukung lainnya. Salah satu infrastruktur pendukung KBL yaitu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau yang selanjutnya akan disebut sebagai SPKLU.

Dalam jangka waktu dekat, melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Pasal 23 Ayat 2, pemerintah telah memutuskan untuk menugaskan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyediakan infrastruktur pendukung KBL mulai dari menyediakan tenaga listrik hingga SPKLU. Penugasan kepada PLN hanya bersifat sementara, hanya sebagai pionir pembangunan SPKLU di Indonesia. 

Jadi, tidak perlu khawatir bahwa proyek pengadaan KLB dan infrastruktur di Indonesia akan menjadi usaha monopoli oleh PLN. Bahkan, Plt Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani, menyatakan bahwa PLN membuka kesempatan kepada pihak swasta untuk bekerjasama dalam menyediakan alat pengisian energi kendaraan listrik atau SPKLU. 

Terbukanya kesempatan bagi pihak swasta untuk bekerjasama dengan PLN ini pun masih dalam rangka untuk mendukung Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang pengadaan KLB. Selain itu, Plt Dirut PLN juga menyatakan bahwa PLN siap mendukung pengadaan KLB dengan menyediakan infrastruktur SPKLU dan sumber tenaga listriknya.

Selain menyediakan infrastruktur pendukung KBL seperti SPKLU dan sumber tenaga listrik, PLN juga memberikan dukungan untuk pengadaan KBL dengan memberikan diskon tambah daya sebesar 75 persen bagi pemilik motor listrik dan diskon 100 persen bagi pemilik mobil listrik. Pemberian diskon ini diberikan agar pemilik KBL tidak perlu mengisi daya baterai KBL di SPKLU dan dapat mengisi daya baterai KBL di rumah masing-masing tanpa perlu khawatir tidak dapat mengisi daya baterai KBL-nya. 

Selain diskon tambah daya, PLN juga memberikan diskon tarif listrik sebesar 30 persen bagi pemilik kendaraan listrik di malam hari mulai pukul 22.00 hingga 04.00, pemberian diskon ini telah berlaku sejak 1 Sepember 2019. Hal ini tentu sangat mendukung pengadaan KBL karena akan menarik minat masyarakat untuk menggunakan KBL. 

Bayangkan, pemilik KBL dapat melakukan penghematan yang cukup besar karena tidak perlu membeli bahan bakar fosil yang harganya cukup mahal jika dibandingkan dengan biaya listrik per-KWh untuk mengisi daya baterai KBL. Sebagai contoh, GridOto melakukan percobaan untuk membandingkan biaya yang diperlukan untuk bahan bakar antara mobil listrik BYD e6 dengan Toyota Avanza Veloz 1.5. 

Dari percobaan yang mereka lakukan, untuk jarak tempuh 300km, biaya yang diperlukan untuk mengisi daya BYD e6 adalah Rp89.487 sedangkan untuk bensin yang dikonsumsi Toyota Avanza Veloz dengan bahan bakar jenis Pertalite adalah Rp175.185. Ini berarti biaya yang diperlukan untuk mengisi daya mobil listrik jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk mengisi bensin mobil konvensional.