Hari ini Ulin Yusron melalui akun twitternya secara implisit menuduh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik memihak Prabowo-Hatta karena menolak diwawancara Tempo dan tidak mau dukung Jokowi-Jusuf Kalla: "Ketua KPU menolak diwawancarai Tempo. Dia bilang, 'Buat apa diwawancara Tempo? Buat mendukung misi Tempo endorsing salah satu calon?' Ketahuan deh di mana posisi dia,"
(http://m.inilah.com/read/detail/2119762/inilah-bantahan-ketua-kpu-soal-tudingan-tempo)
Pernyataan Ulin Yusron tidak pantas dan tidak pada tempatnya karena dia mencoba menginsinuasikan bahwa bila Ketua KPU menolak mendukung Jokowi-JK maka dia sudah tidak netral. Yang lebih aneh lagi, pernyataan Ulin Yusron ini sebenarnya senada dengan pernyataan pendukung Jokowi-JK beberapa hari lalu seperti:
- Burhanuddin Muhtadi: salahkan KPU apabila mereka mengumumkan hasil yang berbeda dari quick count versi Jokowi-JK;
- Ahmad Riyani (Koordinator ProJo Nasional dan Pemenangan Jawa Barat): mereka menggalang massa di seluruh kota besar untuk mendesak KPU agar netral dengan tidak memenangkan Prabowo-Hatta dan mereka akan menentang keputusan KPU yang memenangkan Prabowo-Hatta;
- Boni Hargens: mengancam KPU akan berhadapan dengan rakyat bila hasil hitung KPU berbeda dengan hasil quick count yang memenangkan Jokowi-JK; dan
- Andrianof Chaniago, pendukung Jokowi-Jusuf Kalla sekaligus ketua persepsi akan mengeluarkan Puskaptis dari Persepsi karena mengeluarkan Quick Count yang tidak memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla.
Kok bisa para pendukung Jokowi-Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataan senada yang sama dalam beberapa hari terakhir bahwa netralitas KPU berarti Jokowi-JK menang dan bila tidak maka KPU akan "berhadapan dengan rakyat," yang merupakan petunjuk bahwa kubu Jokowi-JK akan benar-benar menganggap bahwa "hanya kecurangan yang bisa mengalahkan pasangan Jokowi-JK," dan oleh karena itu akan menurunkan aksi massa apabila tanggal 22 Juli 2014 nanti KPU memenangkan Prabowo-Hatta dengan tujuan mendesak KPU menganulir keputusan mereka yang memenangkan Prabowo-Hatta dengan alasan terjadi kecurangan sehingga Jokowi-JK.
Tentu saja aksi massa besar-besaran tadi juga dimaksudkan untuk memberi tekanan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lokasi terakhir penentuan pemenang pilpres dengan harapan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya akan memenangkan mereka. Bila skenario ini yang terjadi maka proses terpilihnya Jokowi-JK adalah 100% identik dengan proses terpilihnya Viktor Andriyovych Yushchenko menjadi presiden Ukraina dari 2005 s.d. 2010 sebagai bagian dari peristiwa yang dikenal sebagai Orange Revolution, dan sejauh ini kesamaan Jokowi dengan Yushchenko sangat banyak, antara lain:
- Berbeda dari presiden sebelumnya yaitu Leonid Kuchma dan capres yang didukung oleh Kuchma yakni Viktor Yanukovych yang pro kemandirian dan kerja sama dengan Rusia, Yushchenko politisi paling populer saat itu sangat pro integrasi dengan NATO, pro Amerika Serikat dan pro Eropa Barat. Ini jelas serupa dengan Jokowi yang merupakan politisi paling populer di Indonesia saat ini yang pro US serta mendukung program obral aset negara kepada asing yang terjadi pada zaman Megawati, dan sikap pro asing Jokowi ini berbeda secara diametral dengan lawannya yaitu Prabowo yang didukung presiden incumbent karena kesamaan visi yaitu kemandirian bangsa.
