Langkah Tepat Mengkritisi Pemerintahan Berdasarkan Nilai Islam
Penjelasan historis sebelumnya mengenai paradigma para pejabat publik dan politisi yang dipengaruhi oleh tradisionalisme despotisme telah menunjukan langkah kritis secara radikal dengan mendasarkan pada para pemikir Paris dan Mazhab Frankfurt bisa berujung pada kegagalan dan memiliki kemungkinan munculnya konflik besar antara pengkritik dan pejabat. Meskipun pada dasarnya dalam konsep Republikanisme demokratis, tubuh privat dan jabatan merupakan terpisah dan tidak sama, namun paradigm sebagian politikus serta pejabat yang menganggap figur pemimpin sebagai posisi istimewa. Hal ini dipengaruhi juga oleh paradigma otoriterisme militer yang masuk kedalam kehidupan demokratis sipil.
Berkaca dari perspektif Islam, bentuk kritis radikal dan tidak lumrah dalam pandangan budaya mayoritas masyarakat Indonesia bukan langkah yang tepat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan agar didengar atau bentuk rasa kekecewaan. Hal ini berdasarkan pada egoisme dan emosionalitas pemimpin serta para pendukung setia yang tidak terima tokoh yang disanjung dikritisi sedemikian rupa, argumentasi ini dapat dibuktikan apa yang menjerat pada Rocky Gerung dengan aduan aduan melalui perangkat hukum  dan Ketua BEM UGM yang mendapatkan kecaman dari oposisi dan pendukung setia Presiden Jokowi.
Kritik kepada pemerintahan dalam Islam harus mengedepankan kelembutan dan etika dalam mengkritisi pemerintahan. Hal ini didasarkan pada surah al-'Ashr serta kisah Nabi Musa dan Harun dalam menasihati Firaun dengan kesabaran dan kelembutan dengan harapan sang Firaun mendapatkan hidayah untuk bertaubat kepada Allah SWT. Hal ini dibuktikan dengan perintah Allah dalam surah Thaha ayat 44 yaitu "Berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut."
Hal ini menunjukan bahwa mengkritisi pemerintahan dengan kondisi sosial dan despotisme, serta tradisionalisme nilai nilai etika dengan metode cara cara liberte bukan merupakan langkah yang tepat bagi kita sebagai muslim apa lagi berkaca pada kondisi sosial politik Indonesia. Fakta fakta ini memberikan kita perintah sebagai seorang muslim agar memberikan kritik kepada pemerintah dengan santun dan jika memungkinkan mendatangi secara langsung sang pemimpin untuk meminta kejelasan. Dalam demonstrasi, para demonstran muslim harus tertib dan mendapatkan izin dari aparat keamanan agar tidak membuat kerusuhan serta mengganggu ketertiban umum.
Dalil dalam Al Quran untuk menjaga lisan yang terdapat pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71, surah Al-Hujurat ayat 12, surah Qaf ayat 16-18, dan surah Al-Ahzab ayat 58. Hal ini berkorelasi dengan fakta sosial yang mendorong kewajiban bagi seorang muslim untuk menyampaikan kritik kepada pemerintahan dengan cara yang baik dan santun, dengan harapan pemerintah dapat mendengarkan kritikan tersebut serta menghindarkan dari pasal karet UU ITE.
Mengkritisi pemerintahan dengan cara cara kritis nan pedas berdasarkan data dan pandangan filosofis liberte memang merupakan salah satu metode menunjukan ketidakberesan yang dilakukan oleh pemerintahan, namun dalam realita yang terjadi metode tersebut jika dihadapkan pada pemerintahan yang berpegang pada tradisionalisme nilai dan pengaruh dari paradigm despotisme dapat menjadi kisruh tersendiri. Dengan menyampaikan kritik kepada pemerintahan dengan cara yang santun dan beretika, diharapkan dapat melembutkan hati sang penguasa dan meredakan egoisme dengan pembenaran moral pada tradisionalisme dan paradigma despotisme.
Informasi Penulis:
Rifki Aunurahman (20230510243)
Mahasiswa Hubungan Internasional Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta
Kelas Al Islam dan Kemuhammadiyaan 1 F
