Konflik Agraria Mengancam Nasib Pendidikan Generasi

Konflik Agraria Merupakan konflik yang sangat serius dan masih menjadi PR besar bagi pemerintah untuk diselesaikan. Contoh konflik agraria di Rempang Batam adalah salah satu contoh bahwa kasus tersebut diaanggap remeh oleh pemerintah, pasalnya kasus ini bukan satu-satunya. Konflik yang sama terjadi pula setidaknya terhitung 212 konflik yang Meletus hingga akhir tahun 2022. Perluasan Konflik yang mulanya sebesar 50.062 hektare ditahun 2021 naik menjadi 1.035.612 hektare di tahun 2022 dengan korban yang terdampak yaitu 346.402 keluarga atau sekitar lebih dari satu juta jiwa jika dihitung satu keluarga 4 orang.

Tanah adalah ruang lingkup kehidupan. Elemen terpenting dalam keberlangsungan hidup manusia demikian halnya kebutuhan dasar manusia lainnya seperti air, udara bersih, pendidikan, kesehatan. Oleh karna itu konflik agraria merupakan konflik paling dasar karena menyangkut tempat tinggal (papan) dan ruang hidup yang melindungi dari bahaya, menciptakan keamanan dan tempat berkumpul keluarga sedari kecil.

Konflik yang Meletus pada 7 September 2023 lalu di pulau Batam yang melibatkan anggota kepolisian bersenjata yang menembakkan gas air mata di dekat SDN 24 dan SMPN 22 Galang mengakibatkan kepanikan, ketakutan, hingga luka fisik pada anak ketika kegiatan belajar berlangsung. Akibatnya sekitar 20-25 anak SD dan SMP mengalami trauma berangkat kesekolah. Rumah tempat mereka tinggal, kampung tempat mereka bermain terancam hilang dirampas dengan dalih Proyek Skala Nasional.

Banyak sekali tanah mereka tersegel oleh pemerintah dan Perusahaan yang berujung penduduk lokal yang terlempar dari tanah mereka sendiri. Akibatnya kegiatan pembelajaran terpaksa berhenti, memaksa peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan baru di tengah trauma mental yang melanda mereka. Belum lagi kepala keluarga yang kehilangan mata pancahariannya terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah. Menghidupi kelurga untuk makan sehari-hari saja susah apalagi memenuhi kebutuhan gizi anak. Konflik tersebut membuahkan banyak sekali masalah baru. Angka kemiskinan meningkat karena pemerintah hanya merelokasi tempat tinggal mereka bukan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang layak sebagai ganti dari terampasnya tanah leluhur mereka.

NASIB PENDIDIKAN GENERASI

Ditengah gemuruh konflik agraria yang melanda beberapa warga Indonesia menyebabkan generasi mulai dari Pendidikan terkecil hingga yang terbesar mendapatkan pendidikan yang seadanya. Belum lagi trauma yang membekas, rasa khwatir akan masa depan yang terancam dan tidak terjamin membuat mereka tidak fokus belajar dan sibuk memikirkan hal yang bukan seharusnya.

Pada hakikatnya anak lebih di fokuskan untuk mengenyam Pendidikan sebanyak-banyaknya. yang dimana dengan Pendidikan anak akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang akan digunakan di masa yang akan dating, pengembangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak, serta tubuh kembang anak pada aspek sosial, moral dan agama anak. Konflik yang tengah melanda di Sebagian wilayah Indonesia sangat mengahmbat pendidikan, dengan pelayanan yang seadanya bagaimana mungkin Indonesia mencetak generasi Unggul?

FOKUS UTAMA PENYELESAIAN

Pendidikan yang terhambat akibat keluarga menjadi korban penggusuran, belum lagi biaya pendidikan yang tinggi, mengondisikan anak dengan lingkungan baru juga menangani trauma anak merupakan PR terbesar terutama untuk negara dalam menangani kasus tersebut

Berikut fokus utama yang harus diprioritaskan dalam memperbaiki ranah pendidikan anak pasca konflik agrarian:

Pertama, konflik agraria selalu disebabkan oleh Proyek Strategi Nasional PSN dimana kendali penuh dipegang oleh pemerintah. Akar ini lah yang harus benera benar diputus.  Berrdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945: Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pemerintah bertanggung jawab memajukan kesejahteraan rakyat. Dengan terjadinya konflik agrarian di beberapa daerah di Indonesia, apakah kedaulatan rakyat sudah berada di tangan rakyat? Hanya negara yang bisa mencabutakar masalah tersebut.

Kedua, karena dalam proyek PSN tidak adanya persetujuan dari rakyat setempat, ditinjau dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: Undang-Undang ini memberkan otonomi dan mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam pengambilan Keputusan yang mempengaruhi mereka. Dengan pengembalian hak milik korban seperti rumah, pekerjaan, sekolah. Guna menciptakan suasana yang kondusif agar anak merasa aman dan nyaman dalam mengenyam bangku pendidikan

Ketiga, menjadi prioritas utama bangsa dan negara dalam memajukan layanan pendidikan di negri ini secara merata dan berkualitas. Demi mewujudkan generasi emas di tahun yang akan datang segala hambatan yang ada pada pendidikan anak di Indonesia sudah seharusnya menjadi fokus yang harus segera diselesaikan seperti maraknya pembullyan di kalangan anak hingga remaja, kekerasan seksual yang merajalela, angka kemiskinan meningkat sehingga generasi sulit mengenyam bangku sekolah, biaya pendidikan tinggi serta bantuan tidak tersebar merata dan masih banyak lagi.

Ketika peranan orang tua, Masyarakat telah bergandengan tangan dalam membangun pendidika di negeri ini maka tujuan diadakannya pendidikan sejak dini akan tercapai. Anak tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman serta menciptakan suasana hangat dan bahagia.