Kecenderungan Penyalahgunaan Sumber Daya Alam Menjelang Pemilu

Skema

Penelitian tersebut mengambil rentang waktu dari tahun 2001 hingga 2008 dan berdasarkan penelitian tersebut, pada suatu daerah yang memiliki peraturan tentang Kawasan konservasi dan lindung mencatat bahwa setidaknya pembalakan liar meningkat sebanyak 29% dari dua tahun sebelum pemilihan berlangsung dan 42% dari setahun sebelum dilaksanakannya pemilihan dan berkurang sebanyak 36% secara berkala dan tidak berlanjut pada tahun berikutnya. Hal ini menjelaskan bahwa adanya kemungkinan transaksi politik untuk menyiapkan logistik pemilu tahun yang akan datang. 

Jika kita melihat pada tren tersebut, ada beberapa penjelasan skema dari tahun terjadinya pembalakan liar hingga tahun pemilihan. Yang pertama, pejabat yang sudah menjabat selama dua periode akan memaksimalkan pendapatannya melalui pembalakan liar sebelum masa jabatannya habis. Yang kedua, pejabat yang akan melanjutkan ke periode kedua, melakukan pembalakan liar untuk mempersiapkan logistiknya untuk berkampanye dan juga untuk mengamankan jatahnya alih-alih tidak terpilih lagi untuk periode kedua.

Ini mungkin hanya beberapa skema yang terobservasi dan masih banyak lagi skema seperti pelepasan Kawasan hutan dengan perjanjian dengan pengusaha dan lain lain. Ironis memang, menggadaikan kekuasaan jangka pendek untuk kehidupan jangka panjang. Selain illegal logging, skema lain adalah dengan menjual kebijakan.

Hal ini yang paling sering terekspos karena keterlibatan lebih jelas antara pengusaha dan penguasa, ada hitam diatas putih, dan pelanggaran ada buktinya. Dibandingkan dengan pembalakan liar, kasus "jualan" kebijakan lebih sering menjadi berita dikarenakan memang untuk kasus pembalakan liar, investigasi yang dilakukan lebih kompleks dan proses pencairan uangnya lebih lama daripada kegiatan menjual kebijakan. 

Strategi

Bagaimanapun, politik tetap dianggap sebagai konsep untuk mencapai setinggi-tingginya kesejahteraan. Namun, cara dan metode yang digunakan memengaruhi kemana arah pembangunan khususnya pembangunan berbasis lingkungan. Sebagai pemilih yang cerdas, sudah seharusnya kita mencermati track-record keberpihakan pasangan calon terhadap isu lingkungan terutama deforestasi. Hal ini mencegah berlanjutnya deforestasi pada tahun-tahun berikutnya.

Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang menggunakan logika untuk setiap pilihannya. Selain itu, perlu adanya penguatan terhadap hukum Indonesia terutama yang berhubungan dengan Kawasan hutan dan juga sanksinya. Hal ini diperlukan untuk mengamankan hutan yang masih tersisa dan juga membuat jera para pelaku pembalakan liar dan juga penjual kebijakan.

Selain itu, penguatan peraturan tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) daerah maupun provinsi pun seharusnya sudah disempurnakan seluruh daerah untuk mengatur tata kelola lahan agar tidak terjadi lagi deforestasi maupun degradasi hutan.

Sekali lagi, tahun politik merupakan tahun dimana nasib rakyat Indonesia dipertaruhkan. Bukan hanya nasib manusia yang dikorbankan, nasib dari keberlangsungan lingkungan hidup juga dipertaruhkan. Sudah saatnya berpihak kepada pemimpin yang memiliki wawasan lingkungan untuk menjamin keberlangsungan hidup anak cucu dan juga pemuda Indonesia yang berpotensi untuk membawa Indonesia ke masa keemasan.

Pemuda harus menjadi garda terdepan mengawal pesta demokrasi ini dan juga harus kritis terhadap pembangunan terutama untuk isu lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Masih ada kesempatan untuk membangun hutan untuk keseimbangan alam Indonesia dan juga menjadi kritis untuk keberlangsungan Indonesia.