Proyek Infrastruktur Membawa Petaka, Bandung Banjir Hebat

Tentu saja prioritas utama tatkala Pemkot Bandung berkerjasama dengan swasta maka hal yang menjadi pertimbangan utama adalah orientasi profit bagi perusahaan. Bagaimana mungkin orientasi profit ini mampu mengoptimalkankemaslahatan bagi masyarakat? Atau mengoptimalkan penjagaan terhadap berbagai bencana yang terjadi dikota Bandung? 

Jangankan pertimbangan lingkungan, banyak gedung di Kota Bandung tak peduli dengan IMB nya dalam mendirikan bangunan bertingkat,  Sebanyak 13 bangunan bertingkat di Kota Bandung disinyalir tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau tidak sesuai izin yang dikeluarkan (Pikiran Rakyat).

Lalu kesalnya masyarakat Kota Bandung dengan kondisi macet yang kian parah, malah semakin diperkeruh dengan adanya banjir ini dimana justru sebabnya adalah pada pembangunan infrastruktur di Kota Bandung yang kontraproduktif dan sarat dengan kepentingan pemilik modal. Dampak ketidakseriusan ini adalah tentu saja pembangunan yang tidak bekerja dengan semestinya. Banjir yang menerjang Gedebage beberapa bulan lalu misalnya ditengarai karena drainase yang tidak berfungsi. 

Beberapa indikasi Banjir dijalan pasteur pun dinilai serupa, yakni sistem drainase yang buruk. Pakar Tata Kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Denny Zulkaidi menuturkan ada berbagai macam faktor penyebab banjir yang terjadi di Kota Bandung, salah satunya ialah minimnya jumlah drainase di kota tersebut. Selain itu, lahan serapan air yang semakin minim adalah salah satu dampak dengan maraknya pembangunan-pembangunan di Kota Bandung ini dan juga lahan pertanian yang semakin berkurang. 

Kita juga tidak boleh lupa mengenai lahan serapan di kawasan bandung utara yang semakin tergerus. Kondisi demikian adalah wujud ketidakberpihakan Pemerintah Kota dalam mengantisipasi dampak lingkungan. Perlu disadari bahwa lahan-lahan produktif tidak saja menghasilkan produk pertanian semata tetapi juga sebagai penyeimbang ekosistem dan ekologi lingkungan. Inilah yang perlu dipertanggungjawabkan oleh Pemkot Bandung tatkala bencana Banjir menimpa masyarakat.

Baca juga: Banjir di Bandung sudah Diingatkan Sebelumnya

Tampaknya problem banjir ini berpusat kepada kebijakan pemkot sebagai biang masalahnya. Kebijakan pemkot tidak terorientasi kepada apa-apa yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat tetapi malah berorientasi profit yang mendatangkan keuntungan bagi segelintir pihak yaitu para kapitalis. Hal tersebut sangat jelas terpambang diberbagai pembangunan baik gedung-gedung bertingkat dan infrastruktur perkotaan. 

Target-target pembangunan pun sangat sarat dengan pencitraan RK yang memimpin dalam jangka 5 tahun sekali. Hal tersebut tentu memaksa kepemimpinannya harus dijadikan sebagai percontohan yang tidak memiliki sisi kritik, terlebih orientasi profit tidak hanya hinggap dalam kapitalisasi sektor kehidupan, namun juga menyoal citra, tampaknya RK terjebak dengan upaya pencitraan yang terus dilakukan demi profit pamor dan elektabilitas dihadapan publik. 

Banjir Bandung telah membelalakan mata kita bahwa ada yang tidak beres dengan pembangunan di Kota Bandung dan juga terjadinya persengkokngkolan diantara pejabat publik dan swasta dalam mengurus Kota Bandung . Maka sudah seharusnya, RK mengevaluasi kembali secara penuh sistem kebijakannya, atas dasar apa kebijakan tersebut dilahirkan, dan untuk tujuan apa berbagai kebijakan dan pembangunan itu direalisasikan?

Penulis memandang, pembangunan infrastuktur dan pembangunan kota telah melenceng dari garis yang semestinya. Pemkot seolah mengejar setoran dengan jangka kepemimpinan 5 tahun itu. Hal demikian tampak terbukti langkah-langkah RK yang selalu pergi kesana-kesini mencari modal dan mengemis kepada investor-investor asing demi membangun infrastuktur di Kota Bandung. 

Tanpa ada pertimbangan apakah urgent tidaknya pembangunan itu, dampak lingkungan yang terus dieliminir, peraturan yang dibuat pemerintah sendiri yang terus ditabrak, dan juga upaya menghalalkan berbagai cara demi teralisasikannya target-target pembangunan seolah mengisyaratkan bahwa ‘pembangunan’ yang dilakukan hanya demi pencitraan kepemimpinan Walikota Bandung ini.