Mohon tunggu...
Rifaldi Pratama
Rifaldi Pratama Mohon Tunggu... Programmer - Single

Semua milik Allah SWT

Selanjutnya

Tutup

Politik

Drama Pejabat

4 November 2019   21:24 Diperbarui: 4 November 2019   21:37 17
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Alih-alih untuk membuat sejahtera rakyatnya nyatanya tidak. Janji yang semestinya terealisasi sebagai wujud tanggung jawab dari pejabat pada rakyatnya kini seakan hanya hembusan saja. Bagaimana tidak, tidak sedikit dana anggaran dari rakyat yang di korupsi oleh pejabat. Kasus-kasus korupsi yang tak kunjung tuntas bak jamur yang berkembang subur menjadi momok tersendiri bagi Indonesia. 5 Kasus korupsi  besar yang dari beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi kota Waringin timur oleh bupati kota waringin timur sebagai tersangka dalam kasus ini negara mengalami kerugian hingga Rp 5,8 Triliun, kasus korupsi BLBI oleh beberapa petinggi tanah air berkisar mencapai Rp 3,7 Triliun, kasus E-KTP oleh mantan ketua DPR RI dan ketua umum partai golkar menghabiskan dana negara sekitar Rp 2,7 Triliun, kasus Hambalang memakan dana negara sekitar Rp 706 Miliar, dan kasus Presiden RI kedua Soeharto Rp 490 Triliun. Catatan korupsi di tanah air tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus yang ada. Seakan tak ada habisnya korupsi semakin hari semakin saja menjamur. Drama pejabat di kerahkan untuk memperkaya diri membiarkan rakyat sengsara, tertindas, bahkan kelaparan. Bisa dibilang dalam hal ini yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin miskin. Mereka yang korupsi seakan tak punya malu mengambil hak yang bukan miliknya. Meraka masih dengan percaya dirinya tampil di media massa dengan tersenyum, berjalan lenggang seperti biasa seakan tak ada dosa dan beban. Bahkan ada koruptor yang masih bebas pergi kemana saja, berlibur kemana saja, dan bersenang-senang sesuka mereka seperti gayus tambunan. Lalu, dimana sosok pemimpin yang mengayomi rakyat ? Orang-orang yang dianggap layak menjadi pejabat seharusnya bisa menjadi percontohan, pengayoman rakyat, mengabdi pada negeri bukan meraup untung dari rakyat ataupun negara. Orang-orang yang katanya berpendidikan, terdidik, nyatanya hanya berbanding terbalik. Miris memang, tapi hukuman yang di berikan tidak sepadan dengan apa yang mereka lakukan. Bayangkan saja, mereka hanya di hukum ringan. Sedangkan rakyat yang mencuri makanan karena kelaparan diberikan hukuman lebih berat. Padahal uang rakyat dipakai oleh pejabat yang korupsi. Drama pejabat yang dibungjus dengan janji-janji manis yang memikat dijadikan sebagai senjata ampuh untuk memikat rakyat memilihnya sebagai pejabat negara. Kurangnya pemahaman soal kecerdasan spritual bisa jadi sebagai sebab mengapa terjadi korupsi. Pencegahan anti korupsi dapat diajarkan pada berbagai kegiatan. Salah satunya kegiatan pembelajaran anti korupsi, yang dapat di implementasikan sebagai identifikasi nilai-niali anti korupsi yakni sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, sederhana, mandiri, kerja saja, adil, berani, perduli dan yang lebih penting adalah kecerdasan spiritual yakni hubungan manusia dengan Tuhannya. Jika hanya ilmu formal tidak akan sempurna tanpa ilmu agama. Karena ajaran-ajaran aqidah-aqidah, serta moral yang bersifat paten hanya terdapat pada ajaran agama. Pendidikan anti korupsi sejatinya harus di tanamkan dan diajarkan sejak dini sebagai pencegahan korupsi pada generasi penerus bangsa. Bagaimana negara ini akan maju jika terdapat musuh yang menggerus dari dalam ? Mari, kita basmi bersama korupsi agar tidak merugikan banyak pihak terutama rakyat kecil. Dan demi kesejahteraan bangsa ini.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun