Sebagai respons, pemerintah memperkenalkan langkah-langkah baru untuk memverifikasi klaim pengembalian pajak dengan lebih ketat dan mungkin mengimplementasikan sistem teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi penipuan. Langkah ini merupakan sintesis, di mana kebijakan awal telah berkembang menjadi bentuk yang lebih kuat dan tahan terhadap penyalahgunaan.
 Contoh Kasus
 Salah satu contoh kasus yang relevan adalah kebijakan pengembalian pajak bagi wajib pajak tertentu. Pada awalnya, kebijakan ini mungkin dirancang untuk memberikan insentif bagi kelompok tertentu, seperti bisnis kecil atau sektor tertentu. Namun, audit menemukan banyak klaim pengembalian pajak yang tidak sah, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini disalahgunakan.
Â
Sebagai respons, pemerintah memperketat prosedur pengajuan pengembalian pajak dan memperkenalkan sistem verifikasi yang lebih canggih. Misalnya, mereka mungkin menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi pola klaim yang mencurigakan atau mengharuskan bukti tambahan untuk mendukung klaim pengembalian pajak. Ini adalah contoh bagaimana dialektika Hegelian dapat diterapkan untuk memperbaiki kebijakan perpajakan melalui proses identifikasi masalah dan pengenalan solusi yang inovatif.
 Kesimpulan
Â
Pendekatan dialektika Hegelian memberikan kerangka kerja yang dinamis untuk memahami dan memperbaiki kebijakan serta praktik auditing perpajakan. Dengan menganalisis kontradiksi yang muncul dalam kebijakan perpajakan dan mengembangkan solusi yang menyelesaikan masalah tersebut, sistem perpajakan dapat menjadi lebih efektif dan adil. Proses ini tidak hanya melibatkan identifikasi masalah, tetapi juga penerapan solusi yang inovatif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya menghasilkan kebijakan perpajakan yang lebih kuat dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dialektika Hegelian adalah metode filosofis yang menganggap perkembangan ide dan realitas sebagai hasil dari proses kontradiksi dan resolusi. Dalam konteks auditing perpajakan, ini dapat diterjemahkan sebagai proses berkelanjutan di mana kebijakan dan praktik perpajakan dievaluasi dan ditingkatkan melalui identifikasi dan penyelesaian masalah.
Â
Misalnya, sebuah kebijakan perpajakan (tesis) mungkin dibuat dengan tujuan tertentu, seperti meningkatkan penerimaan pajak dari sektor tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini mungkin menimbulkan masalah, seperti ketidakadilan atau ketidakpatuhan (antitesis). Melalui audit, masalah-masalah ini diidentifikasi dan dianalisis, sehingga memungkinkan perbaikan atau perubahan kebijakan (sintesis) untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan efektivitas serta keadilannya.
