Asosiasi DPRD Minta Naik Gaji dan Tunjangan Biar Tidak Korupsi

Sebagaimana yang kita tau, anggota DPRD adalah mereka yang menampung, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Mereka haruslah orang yang terdidik, terpelajar, dan yang terpenting yaitu memiliki sikap kritis dan juga rasa simpati kepada masyarakat. Tentu, pekerjaan anggota DPRD tidaklah mudah. Bahkan mereka harus siding selama lebih dari 6 jam demi memutuskan nasib rakyatnya. Gaji mereka pun bukan main besarnya. Mulai belasan juta bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah. Selain gaji, mereka pun sering mendapatkan tunjangan. Karena tunjangan terkadang sama besar bahkan lebih besar daripada gaji pokok, banyak dari mereka yang terlena dan melakukan tindakan tak terpuji yaitu korupsi. Sudah sering kita lihat banyak anggota DPRD terlibat kasus korupsi.

Namun belakangan ini, kita dihebohkan dengan sebuah berita bahwa Ketua Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo untuk menaikkan tunjangan para anggota DPRD. Alasannya? Agar tidak lagi korupsi. Terdiam, menganga, terheran, mungkin itu ekspresi kalian. Bagaimana mungkin dengan menaikkan tunjangan anggota DPRD bias menekan angka korupsi di kalangan DPRD? "Bagaimana kami tidak terpuruk, tidak korupsi, tidak membuat terpuruk lembaga yang kami cintai ini," kata Lukman saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Adkasi di Jakarta, Selasa (30/8/2016)

Kalau kita amati, memang gaji para anggota DPRD tidak pernah naik selama 13 tahun. "Bapak Presiden, kami menderita 13 tahun, Bapak dan Mendagri tahu. Tetapi, saya yakin Presiden akan menyayangi dan mengasihani karena kita adalah bangsa," kata Ketua DPRD Mamuju Utara ini. Seperti yang kita tau, gaji para anggota DPRD ini sangat fantastis, tunjangan yang besar, mendapatkan mobil dan rumah dinas. Tetapi masih saja ada dari mereka yang korupsi. Bukannya memberi solusi agar mereka jera, malah mereka mau minta naik gaji dan tunjangan. Miris memang mendengarnya. Apalagi dibandingkan dengan kinerja kebanyakan anggota DPRD. Saat rapat, banyak dari mereka yang malah asyik bermain gadget, mengobrol, hingga tertidur lelap. Alangkah lucunya negeri ini.  

Presiden Jokowi Malah Setuju

Setelah mendengar aduan Lukman Said, Presiden Jokowi pun menyetujui usulan tersebut. "Ini 100 persen sudah setuju," kata Jokowi yang langsung disambut sorakan dan tepuk tangan girang dari ratusan anggota DPRD yang hadir. Ditambahnya lagi, berhubung pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran, permintaan tersebut baru bias dikabulkan selambat-lambatnya akhir tahun ini. Lah, kok malah setuju? Gaji mereka udah besar kok setuju? Bukannya memikirkan nasib rakyat kecil, Presiden malah menerima usulan tersebut. Apalagi dengan alasan konyol seperti itu. Itu membuat Presiden Jokowi terkesan mengabaikan nasib rakyat kecil. Apalagi saat ini keadaan ekonomi kita sedang lemah. Semua bahan pokok harganya tinggi.

Lebih Baik Gunakan ke Hal Bermanfaat

Tentu saja dengan menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPRD adalah hal yang mubazir, karena tidak sesuai dengan kinerja mereka. Daripada menaikkan gaji mereka, lebih baik uang tersebut digunakan ke hal yang lebih bermanfaat, sepeti menaikkan gaji para guru honorer yang bergaji sangat kecil demi mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Apalagi banyak dari mereka yang mengajar di daerah terpencil dan perbatasan yang memiliki sarana dan prasarana yang minim. Uang tersebut juga bisa digunakan untuk memajukan daerah-daerah yang tertinggal pembangunannya di Indonesia dan juga membantu pembangunan desa. Selain itu, uang tersebut juga dapat digunakan untuk membangun rumah murah yang layak huni bagi mereka yang tidak memiliki rumah yang layak. Atau juga bisa digunakan untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Koperasi. Dengan seperti itu, uang yang digunakan akan lebih bermanfaat.

Referensi :

http://www.metronews.click/2016/08/asosiasi-dprd-minta-naik-gaji-dan.html

http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/09112311/minta.naik.gaji.dan.tunjangan.asosiasi.dprd.beralasan.agar.tidak.korupsi

http://www.mengatasi.id/2016/08/berdalih-agar-tak-korupsi-dprd-minta.html

Nama : Muhammad Ridwanullah

NIM : 07031281621065 

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Jurusan : Ilmu komunikasi 

Kelas : A Inderalaya 

Dosen Pembimbing : Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.Sc