Ahok dan Birokrasi Kekinian

Hari-hari ini peradaban ditopang oleh jejaring virtual yang kasat mata, jejaring yang mampu mempersempit jarak dan mempersingkat waktu. Jejaring yang secara mudah dapat diakses oleh siapapun, cukup melalui sebuah gawai seseorang dapat secara instan bertukar informasi dan saling terkoneksi secara nirkabel. Keadaan itu menghadirkan kebutuhan baru yaitu akses internet cepat, sebab hal itulah menjamin setiap orang dapat mendapatkan dan mengabarkan informasi secara real-time. 

Wajah dunia diubah oleh kenyataan itu, lalu-lintas data terjadi begitu cepat  hanya dalam hitungan menit, menyebabkan setiap orang harus selalu dalam keadaan siap akses agar tidak tertinggal informasi baru. Hal ini juga berdampak pada birokrasi pemerintahan, mereka harus mampu memangkas alur birokrasi yang selama ini dikenal njilemet, agar dapat mengakomodasi akses  kebutuhan yang mudah dan cepat yang dibutuhkan oleh para warga.

Pemerintah DKI Jakarta yang dikepalai oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepertinya dapat secara sigap menangkap kebutuhan para warga ini. Pemerintahan sadar harus berbenah  agar tidak tertinggal di samping laju kecepatan pertukaran informasi. Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan Jakarta Smart City sebagai jawaban atas kebutuhan itu. Jakarta Smart City diklaim dapat mempermudah aparat Pemprov DKI dalam menanggapi keluhan masyarakat. 

Kesuksesan dan kelancaran Jakarta Smart City bertumpu pada keberadaan dua apliksi, yakni Qlue dan Cepat Respons Opini Publik (CROP). Qlue adalah aplikasi yang diperuntukan bagi warga, sedangkan CROP merupakan aplikasi yang hanya bisa diunduh oleh aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta jajaran aparat kepolisian. Qlue merupakan aplikasi sejenis sosial media yang memiliki sarana penyampaian aspirasi pengaduan real time. Aplikasi tersebut saat ini sudah dapat diunduh secara gratis melalui smartphone yang berbasis Android. Lewat Qlue, warga dapat melaporkan semua kejadian, seperti macet, banjir, jalan rusak, penumpukan sampah, ataupun ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Selain program Qlue, Pemprov DKI Jakarta juga mencanangkan akses internet setara 4.5 G. Hal ini diperuntukan agar warga secara real time dan lebih cepat dalam mengakses jaringan internet. Dengan itu  Ahok selalu gubernur non-aktif mengharapkan akses internet itu dapat digunakan untuk mengakses teknologi secara online dalam segala aspek pelaksanaan program mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur hingga kesejahteraan warga. Jakarta Smart City.