Kedua, ketimpangan pasar kerja. Ketimpangan ini diakibatkan pekerja dengan pendidikan dan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, dibandingkan tenaga kerja yang kurang memiliki keterampilan dan pendidikannya rendah. Pekerja dengan pendidikan yang rendah hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pemasukan yang kecil.
Ketiga, ketimpangan konsentrasi kekayaan. Ketimpangan ini disebabkan hanya kaum elit yang memiliki aset keuangan, seperti properti atau saham, yang ikut mendorong ketimpangan saat ini dan di masa depan.
Keempat, ketimpangan dalam menghadapi goncangan. Ketimpangan ini terjadi karena krisis ekonomi atau kenaikan inflasi. Masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak, menurunkan kemampuan mereka untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan. Sedangkan program jaring pengaman sosial untuk menghadapi goncangan ekonomi tersebut tidak begitu efektif.
Pilihan untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia
Menurut Bank Dunia, ketimpangan yang semakin tinggi di Indonesia dapat dihindari. Kebijakan pemerintah dapat membantu Indonesia memutus rantai ketimpangan antar generasi, dengan mengatasi penyebab ketimpangan.
Contohnya, koefisien Gini di Brazil turun 14 poin setelah upaya bersama untuk menurunkan ketimpangan melalui kebijakan fiskal. Sebaliknya, menurut data tahun 2012, kebijakan fiskal Indonesia hanya menurunkan koefisien Gini sebesar 3 angka.
Pilihan bagi pemerintah Indonesia menurut Bank Dunia dapat dilaksanakan dengan cara :
- Memperbaiki layanan umum. Kunci bagi generasi berikut terletak pada peningkatan pelayanan umum di tingkat desa, camat, dan kabupaten, karena hal ini dapat memperbaiki kesehatan, pendidikan dan peluang keluarga berencana bagi semua masyarakat.
- Memperkuat program perlindungan sosial seperti bantuan tunai bersyarat dan beasiswa pendidikan.
- Menambah peluang pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja.
- Menyediakan lapangan kerja yang lebih baik.
- Menggunakan pajak dan belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan.
- Meningkatkan ketaatan dalam pengumpulan pajak perorangan.
[caption caption="Data Kemiskinan di Indonesia 2004-2012 (Sumber BPS)"]
Dari riset Bank Dunia tahun 2015, banyak warga Indonesia mulai khawatir. Sebuah survei persepsi masyarakat pada tahun 2014 mengenai ketimpangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menilai distribusi pendapatan di Indonesia “sangat tidak setara” atau “tidak setara sama sekali”. Para responden juga menuntut pemerintah untuk bertindak.
Bila tidak ada tindakan, konsekuensinya bisa mengancam bagi stabilitas sosial Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dapat melambat, disertai naiknya risiko konflik. Lebih dari 61% responden mengatakan bahwa mereka dapat menerima pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah asalkan ketimpangan juga berkurang.
Kemudian, dukungan masyarakat cukup kuat dengan adanya kebijakan perlindungan sosial yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan. Lebih dari setengah responden survei berpendapat kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali seseorang, misalnya latar belakang mereka atau pengalaman buruk. Hampir setengah dari seluruh responden mendukung program perlindungan sosial sebagai tindakan kebijakan yang penting (Klik laporan Bank Dunia tentang ketimpangan sosial Indonesia disini).
