Kontrak Karya Freeport Tidak Diperpanjang, NKRI Terancam Bubar?

[caption caption="Komplek pertambangan Grasberg, PT Freeport Indonesia, Papua (KOMPAS.com)"][/caption]Isu perpanjangan Kontrak Karya (KK) perusahaan tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengeluarkan lagi "Jurus Kepretnya" kepada anggota kabinet Presiden Jokowi. Kali ini yang mendapat "kepret" Rizal Ramli adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang menyatakan telah menyepakati kelanjutan operasi PTFI di komplek pertambangan Grasberg, Mimika, Papua setelah tahun 2021.

Rizal Ramli menyindir Menteri ESDM dengan mengatakan pemerintah saat ini tidak boleh gampang disuap oleh oknum tertentu yang mementingkan kepentingan pribadi terkait perpanjangan kontrak kerja PTFI.

Akhirnya Pemerintah melalui Menteri ESDM membantah telah memperpanjang KK PTFI. "Tidak ada kata-kata perpanjangan kontrak. Tetapi, hanya rumusan untuk persiapan kelanjutan investasi Freeport dalam jangka panjang," kata Sudirman mengutip KOMPAS.com,  Senin (12/10/2015).

Bahkan, Presiden Jokowi  akhirnya angkat bicara mengenai kisruh perpanjangan KK PTFI yang membuat para menterinya saling silang pendapat.

Dilansir semua media online nasional, Jum'at (17/10/2015), Presiden Jokowi menegaskan surat yang dikirimnya kepada Freeport, bukanlah mengenai perpanjangan KK izin operasi tambang. Melainkan daftar kewajiban yang harus dipenuhi Freeport kepada Indonesia. Menurut Presiden, ada lima poin utama yang ditegaskan pemerintah kepada Freeport, yaitu penambahan royalti, divestasi saham, pembangunan Papua ditingkatkan, lokal konten yang digunakan dan pengolahan hasil tambang PTFI dilakukan di Indonesia dengan pembangunan smelter.

Apakah Ada "The Invisible Hand" Dalam Perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia?

KK PTFI Pertama kali ditandatangani tahun 1967, berlaku selama 30 tahun dan KK kedua ditandangani tahun 1991, juga berlaku 30 tahun yang akan berakhir tahun 2021.

Konon, Presiden Soeharto waktu itu tidak mau menandatangani KK PTFI yang kedua pada tahun 1991. Namun pada tahun 1991 terjadi peristiwa “Insiden Santa Cruz” di Provinsi Timor-Timur.

Akibat peristiwa Santa Cruz, Pak Harto mendapat tekanan dari dunia Internasional. Bisa jadi, AS memainkan “Kartu Truf” insiden di Timor-Timur kepada Pemerintah Indonesia agar menyetujui KK PTFI yang kedua atau kasus Santa Cruz akan menyeret banyak Perwira TNI ke hadapan Pengadilan HAM Mahkamah Internasional di Den Hag, Belanda. Apakah insiden di Dili tersebut membuat “The Smiling General “ itu akhirnya menandatangani KK kedua PTFI?

Adanya "The Invisible Hand" dalam perpanjangan KK PTFI sangat dimungkinkan jika dikaitkan dengan peta politik global pasca perang dingin. AS tidak lagi menganggap penting posisi Soehato di Asia Tenggara sebagai “bemper” untuk memerangi Komunis.

Mungkin, inilah faktor penyebab tahun 1991 Pak Harto mulai merapat dengan kekuatan Islam melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dimotori Menristek BJ. Habibie, tujuannya untuk menghadapi tekanan AS dan antek-anteknya di Indonesia pasca berakhirnya perang dingin.

Bahkan, nasib serupa  juga dialami oleh Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur). Menurut Adhie Massardi, mantan juru bicara kepresidenan era Gus Dur, Amerika Serikat pernah menekan Presiden Gus Dur terkait Freeport  melalui mantan Menlu Henry Kissinger.

Menurut Adhie Massardi, AS mengancam Gus Dur agar moratorium KK PTFI dibatalkan. Adhie Masardi percaya, lengsernya Gus Dur tidak terkait "Bulogate", tapi ada campur tangan Amerika terkait sikap Gus Dur yang "koppig" soal moratorium KK PTFI.

Apakah Presiden Jokowi akan menghadapi tantangan serupa seperti Presiden Soeharto dan Gus Dur  jika menolak perpanjangan KK PTFI ketiga pada tahun 2019?

Tidak menutup kemungkinan “The Invisble Hand” kembali bermain jika KK ketiga PTFI tidak diperpanjang Pemerintah Indonesia. Kemungkinan, AS kembali akan menekan Pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, termasuk memecah belah NKRI.

Di berbagai blog dan media sosial sudah santer diinformasikan, ada rencana Indonesia akan dipecah menjadi 17 negara baru oleh kekuatan-kekutan tidak terlihat. Proyeknya selama 5 tahun, mulai tahun 2015 sampai 2020. (Baca :Skenario Iluminati: Tahun 2015 Indonesia Bubar)

Naga-naganya operasi itu sudah dimulai dengan berbagai insiden, mulai Tolikara sampai Singkil, kasus Syiah Sampang sampai Adzikra, dari isu terorisme sampai komunisme. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kewaspadaannya menjelang tahun 2019. Selain ada agenda Pilpres, juga terkait rencana perpanjangan KK PTFI.

Presiden Jokowi akan dicatat dalam sejarah Indonesia dengan tinta emas jika berani tidak memperpanjang KK PTFI. Namun, sebaliknya jika memperpanjang KK PTFI, akan menjadi pembenaran selama ini bahwa Jokowi menjadi Presiden karena campur tangan “The Invisble Hand” yang memiliki banyak kepentingan ekonomi dan politik di Indonesia termasuk PTFI.

Dari penyataan Presiden soal Freeport diatas, sudah bisa ditebak kemana arah keputusannya. Apakah Presiden Jokowi juga sudah mendapat tekanan saat ini? Jika ya, memang diperlukan “Herder Penjaga” sekelas Rizal Ramli dan dukungan rakyat Indonesia untuk menggagalkan rencana jahat mereka. (*)

Baca Juga :

Indonesia Darurat Mafia Migas: Ini 25 Kontrak Kerjasama yang Perlu Diawasi Publik

Proyek Tol Laut dan Trans Sumatera dalam Cetak Biru Jalur Sutra Tiongkok

Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Saran dari IMF?

Dari Tun Abdul Razak ke Najib Razak, Lompatan Besar Mahathir dan Relasi Sosial di Malaysia