Padahal, impor bahan baku sangat diperlukan untuk mendukung proses produksi industri manufaktur domestik. Penurunan impor bahan baku ini menjadi indikator adanya hambatan dalam proses produksi yang perlu segera diatasi. Jika tren ini berlanjut, maka akan mengancam keberlangsungan industri dalam negeri dan meningkatkan ketergantungan pada produk impor jadi.
Contoh nyata dari tidak terintegrasinya kebijakan impor dan pengembangan industri dalam negeri dapat dilihat pada sektor tekstil dan baja. Meskipun pemerintah menerapkan kebijakan ketat untuk membatasi impor tekstil dan baja, kenyataannya banyak pabrik tekstil yang mengalami penutupan, dan industri baja domestik tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan impor saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan industri. Diperlukan kebijakan yang mendukung industri domestik dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya, serta memberikan insentif yang mendorong inovasi dan efisiensi.
Membangun Kebijakan Impor yang Terintegrasi
Salah satu contoh kebijakan substitusi impor yang berhasil adalah pada industri ponsel. Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan regulasi yang melarang impor ponsel jadi, yang mulai berlaku pada tahun 2015.
Kebijakan ini mendorong produsen ponsel global untuk merelokasi pabriknya ke Indonesia guna memenuhi permintaan pasar domestik. Dampaknya, terjadi peningkatan kapasitas produksi lokal, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan transfer teknologi.
Keberhasilan kebijakan ini menunjukkan bahwa pengaturan impor yang strategis dapat menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif dan berkelanjutan di dalam negeri.
Kebijakan impor harus dirancang secara terintegrasi, bukan hanya fokus pada pembatasan volume impor seperti yang dilakukan saat ini. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan yang mempertimbangkan ketersediaan produk di dalam negeri.
Dengan mencontoh kebijakan pada industri ponsel, pemerintah dapat memanfaatkan data impor untuk mengidentifikasi produk-produk yang berpotensi dikembangkan di dalam negeri. Melalui analisis data impor yang komprehensif, pemerintah dapat menentukan sektor-sektor mana yang memiliki potensi substitusi impor yang tinggi dan memberikan insentif bagi investasi di sektor tersebut.
Dengan demikian, pengaturan impor bukan hanya akan mengurangi ketergantungan pada barang luar negeri tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.
