Masih Pantaskah Rano Karno Jadi Gubernur Banten?

Pada akhirnya Rano, dapat pasangan cawagubnya, seorang tokoh masyarakat Banten, dan dianggap salah satu penggagas terbentuknya provinsi Banten. Dia adalah Embay Mulya Syarif (EMS). Nama EMS sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Banten. Boleh dikatakan EMS adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di di lingkungan masyarakat Banten. 

Rano yang sama sekali tidak memiliki darah Banten, apalagi darah jawara, memilih EMS adalah pilihan yang tepat. EMS bisa jadi daya tawar bagi mereka yang tidak menyukai politik dinasti yang kian menggurita di provinsi Banten, sekaligus keinginan Rano membuktikan bahwa orang luar seperti dirinya mampu memimpin Banten bebas dari KKN.

Keinginan Rano dengan menggandeng tokoh sepenting EMS untuk memberangus politisasi dinasti layak diapresiasi. Memberangus politik dinasti adalah cita-cita luhur seorang Rano. Tapi memberangus politik dinasti di Banten hanya sekedar bungkusan luar politik semata, karena toh politik dinasti tidak hanya di Banten. Nyaris di seluruh wilayah Indonesia, ada dan bahkan bermunculan politik dinasti baru. Lagi pula sebenarnya tidak terlalu masalah, politik dinasti ada, kalau toh yang menjadi pewarisnya memenuhi kualitas dan kapabilitas dari pendahulunya.

Persoalan yang dihadapi Rano jelang pilgub Banten 2017, adalah ada pada diri Rano itu sendiri. Selama dua tahun estafet kepemimpinan di Banten, apakah stagnan atau mengalami perubahan secara signifikan. Untuk mengukur stagnan atau tidaknya bisa ditinjau dari seberapa besar perubahan atau tidaknya di Banten yang bisa jadi tolak ukur dasar penilaian pantas atau tidaknya Rano Karno menyandang status Gubernur Banten kembali;

1. Dibawah kepemimpinan Rano. Banten tercatat  sebagai provinsi terkorup. Sekedar catatan dibawah kepemimpinan Atut Banten menduduki peringkat ke-25 tingkat korupsinya, dengan nilai kerugiannya sebesar 20 milyar berdasarkan penilaian dari Fitra dan PPATK. Banten lumayan baik bila dibanding dengan tetangganya DKI Jakarta, menduduki peringkat pertama, dengan nilai kerugian 721 milyar. Artinya kalau sekarang disebut propinsi terkorup sudah pasti nilai kerugian lebih besar lagi. 
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, tercatat jumlah penduduk miskin yang ada di Banten berkurang cukup signifikan. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang cukup baik dibawah kepemimpinan Gubernur Rano Karno.Kepala BPS Provinsi Banten Banten Agoes Soebeno mengatakan terdapat perubahan angka kemiskinan sebesar 32,56 ribu orang pada Maret 2016 dibandingkan posisi September 2015, dari 690,67 ribu orang menjadi 658,11 ribu orang. (BantenTerkini.com, 19 Juli 2016).
3. Bicara Infrastruktur, Banten masih kalah jauh dibandingkan dengan Yogyakarta. Pembangunan di Prov DI Yogyakarta hampir merata. Jalan-jalan di beberapa pelosok begitu mulus dan licin. Di Banten sangat bertolak belakang. Ini bisa dilihat infrastruktur jalan di Banten Selatan yang rusak dan hancur tidak karu-karuan. Bahkan jangankan jalan di Bansel, di ibukota sendiri, Serang, makin banyak jalan yang hancur. Bila tamu luar datang ke Serang, yang terlihat mulus di jalan utama yang lurus tusuk sate saja. Coba tengok agak lebih dekat dari jalan utama, maka akan ditemukan pengalaman ngeri-ngeri sedap. Jalan tanpa trotoar, selain itu sampah berceceran. Lebih parah lagi kalau hujan, sudah pasti banjir di jalan-jalan utama. Hal tersebut terjadi karena tidak berfungsi saluran  air akibat tertutupnya selokan oleh sekelompok pemilik toko yang dengan seenaknya menutupi drainase. Tentu saja pemerintah setempat ikut kontribusi, karena tidak punya nyali bertindak tegas kepada pemilik toko yang tak bertanggung jawab.
4. Kaitan dengan inovasi. Sedikit pun Rano tidak memiliki inovasi. Jauh sekali dengan Ahok. Meski Ahok dibilang kasar. Tapi Ahok masih punya program yang menunjang dengan kemajuan SDM, seperti halnya KJP, KJS, atau yang lainnya yang menunjang kemajuan SDM Banten. Kalau saja Rano mau berguru ke Blitar. Rano bisa melihat inovasi-inovasi yang dilakukan Pemkot Blitar. Salah satu inovasi di Blitar, bahwa setiap anak sekolah dari tingkat SMP hingga SMA disediakan dan diberi sepeda secara cuma-cuma untuk kegiatan sekolah, bahkan bukan itu saja setiap anak sekolah di Blitar difasilitasi, dibelikan Laptop. Banten mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Blitar. Tetapi tidak ada yang salah jika ingin melakukan perubahan.

Drainase Buruk di Kota Serang (Sumber Photo : blogdjarumplus.com

Selama dua tahun Rano memimpin Banten, yang tampak adalah Rano hanya berhasil membangun brand imej semata. Kalau ini mah, tak ubahnya dengan gaya-gaya politik dinasti yang dipakai oleh gubernur sebelumnya, Atut Chosiyah. Bisa dilihat photo-photo Rano menghias terpampang di sudut-sudut kota Serang. Keinginan Rano memberangus politik dinasti tidak akan berhasil, kalau cara-cara politik dinasti dipakai, selain itu dari empat ukuran keberhasilan yang disebutkan diatas. Hanya satu yang berhasil, mengatasi kemiskinan. Selebihnya jeblok. Maka untuk menjawab judul diatas sangat jelas jawabannya Rano sangat tidak pantas memimpin Banten kembali. Terima Kasih.