Golkar di-PDIP-kan, Gaya Orde Baru Muncul Lagi

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno, KOMPAS.com/ICHA RASTIKA

Ada asumsi yang saat ini berkembang menjadi hoax ketika ada yang mengatakan bahwa Musyawarah Nasional  (Munas) Partai Golkar yang akan diselenggarakan di Bali, 30 November 2014  akan berpotensi rusuh. Asumsi tersebut sudah dapat digolongkan TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Massif) karena asumsi itu datang pertama kali bukan dari tukang becak atau nelayan. Tukang becak, nelayan atau kaum marjinal lainnya boro-boro bicara munas Golkar, yang ada di otak mereka adalah bagaimana menyisiati kebutuhan kantor paska kenaikan BBM. Tetapi orang pertama yang berasumsi munas Golkar bakal rusuh datang dari seorang menteri Jokowi, tepatnya Menkopolhukam meminta aparat kepolisian untuk tidak memberikan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014.

Alasan klise yang disampaikan oleh sang menteri berlatar belakang dari Nasdem, ketuanya sempalan dari Golkar, adalah konflik Golkar akan berdampak terhadap pariwisata di Bali, maka dengan demikian, pemerintah lebih memilih untuk menjaga nama baik Indonesia. Alasan tersebut tergolong klise dan normatif, tetapi jauh dari nalar jawaban yang sebenarnya. Bali memang daerah pariwisata, tetapi apa mungkin karena ada munas Golkar rusuh, lalu serta-merta wisatawan kabur dari Bali. Lalu negara-negara pengekspor turis ke Bali mengeluarkan travel warning untuk tidak datang ke Bali. Hebat benar Golkar bisa mengusir turis, dan luar biasa pemikiran sang menteri yang kelewat nyeleneh.

Indra Akuntono/KOMPAS.com

Bentrokan di DPP Partai Golkar

Pemikiran yang salah kaprah sang menteri muncul hanya karena terjadinya bentrok sesama pendukung Golkar (AMPG) antara yang mendukung Ical dan AMPG bawaan Yoris Raweray , pada  Selasa (25/11) di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta. Lalu dianggap sebagai sesuatu yang berpotensi rusuh lagi kalau diadakan di Bali.

Terbukti alasan yang dikemukakan sang menteri hanya klise, tetapi fakta yang sebenarnya, sang menteri membawa misi khusus tentang bagaimana upaya menggembosi kekuatan Golkar yang dipimpin Ical, dan tujuan besarnya mempreteli kekuatan KMP. Hal lain yang memperkuat fakta tersebut, sang menteri sepertinya kurang nyaman tanpa menyebut nama Ical dibalik larangan tersebut.

"Lebih penting mana, Golkar yang diputuskan sepihak untuk pilih Ical dengan kepentingan lebih besar? Rusak nama indonesia, pariwisata hancur, mana yang lebih (besar)? Apa lebih memilih Ical? Nah kan, berani memilih mana yang lebih penting untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Tedjo saat ditemui di kantornya, Selasa (kompas, 25/11/2014).

Membenturkan masalah pribadi Ical dan Pariwisata terlalu gampang ditebak. Ical bukan Al-baghdadi bawa pasukan datang ke Bali,  lalu berbuat onar disana, sehingga pariwisata hancur. Turis asing itu tidak terlalu memperhatikan kisruh partai politik di Indonesia.

Pada akhirnya, Menko Polhukam, Tedjo Edhi  Purdijatno ketahuan. Pada wawancara dengan TV One sore dengan gamblang dia membantah. Ini artinya sinyal positif bagi Ical dan pendukungnya untuk mengetahui apa yang dibawa misi sang menteri untuk ikut campur urusan internal Golkar. Cara politik sang menteri persis apa yang dilakukan orba terhadap PDI tahun 1996, yang melahirkan PDIP. Dan cara seperti itu ingin diterapkan pada Golkar.

Tanpa menunjuk siapa yang bermain di internal Golkar itu sendiri, tentu saja yang sudah kelihatan adalah Agung Laksono, sementara partai lain yang ikut memanaskan hawa Golkar, Ya tebak sendiri, siapa atasan menkopolhukam di partai, yang sekarang dapat meloloskan jaksa agung, meski dikecam KPK. Ah ouch gelap.