"KPK prihatin bila benar ada terdakwa dilantik menduduki suatu jabatan strategis di provinsi," terang Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa (Detik.com, 20/1/2015).
Bagaimana pun kasus BG telah mencoreng Jokowi. Haruskah Jokowi tidak mengulang hal yang sama dengan kasus Hasban. Negeri ini sedang mengalami krisis tidak hanya Narkoba saja, tetapi juga sedang mengalami permasalahan korupsi yang sudah kian mendarah daging. Jokowi, gubernur Sumut, dan Mendagri harus segera mengambil tindakan untuk menganulir pelantikan Hasban. Amin.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!