6) Seleksi staf dan personil untuk pendidik
7) Pengembangan rencana pendidikan masa depan
8) Menyarankan penyusunan undang-undang yang diusulkan untuk diserahkan kepada pemerintah untuk peraturan hal pendidikan seperti pembentukan dan pembangunan universitas, kebijakan luar negeri dan studi pembangunan beasiswa, elit terdidik, dll.
Meskipun memainkan Moet dalam banyak peran utama dalam pendidikan di Vietnam, ada beberapa lembaga pendidikan tinggi di Vietnam yang berada di bawah kementerian lain atau lembaga pemerintah. Contoh ini adalah Hanoi Medical College yang berada di bawah Departemen Kesehatan dan University Sumber Daya Air di bawah Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. Contoh lebih lanjut dari ini adalah dua Universitas Nasional yang meskipun nominal di bawah Moet beroperasi secara independen sebagai identitas yang terpisah dan melaporkan langsung ke Kantor Pemerintah Vietnam.
b. Kurikulum Lokal
Moet memiliki peran utama dalam pendidikan, ada beberapa terjadi perubahan. Keputusan 85/2003 dan Keputusan No 166/2004/ND-CP memungkinkan daya otoritas pendidikan lokal lebih dan tanggung jawab untuk memulai program jangka panjang pendidikan lokal di daerah masing-masing. Selanjutnya, Universitas semakin memperoleh otonomi atas pembiayaan (pendanaan manajemen diri), pelatihan, penelitian, sumber daya manusia, dan kerjasama internasional. Resolusi No 14/2005, tanggal 2 November 2005 dan Pendidikan Tinggi Pemerintah Agenda Reformasi 2006-2020 telah bertindak untuk meminta universitas dan perguruan tinggi papan mengelola untuk mempersiapkan rencana mereka sendiri untuk melaksanakan pengeluaran dan mereka di bawah pengawasan dari Moet.
C. Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia dengan Vietnam
1. Berdasarkan Jalur Pendidikan
Jalur pendidikan di Vietnam dan Indonesia hampir sama, namun yang berbeda adalah tidak adanya pendidikan keagamaan di Vietnam. Di Indonesia ada sekolah yang mengajarkan pelajaran agama secara lebih intensif, seperti MTS atau sekolah agama yang lain.
2. Berdasarkan Kurikulum
Kurikulum yang diberlakukan di Vietnam dan di Indonesia hampir sama. Suatu daerah mempunyai otonomi untuk memberikan kewenangan pada sistem pendidikan di daerahnya dan bertanggung jawab untuk memulai program jangka panjang pendidikan lokal di daerah masing-masing, Namun juga atas pengawasan dari pusat.
