Berdasarkan uji Financial Management Assesment (FMA) yang dilakukan ke beberapa kota dan provinsi di Indonesia medio akhir tahun 2014, Jawa Barat mendapatkan peringkat AA+ dari segi pemeringkatan kredit pemda. Bandingkan dengan DKI Jakarta yang ‘hanya’ mendapatkan peringkat AA-. Inilah yang kemudian turut menguatkan bahwa penerbitan obligasi ini merupakan sebuah ‘kawah candradimuka’ bagi pemajuan wilayah Provinsi Jawa Barat.
Namun, dalam proses penerbitan surat obligasi ini pemerintah Jawa Barat diharapkan jangan sampai terpeleset mengingat arus perputaran suku bunga yang cukup tinggi mampu memberatkan pundi-pundi APBD. Sekedar diketahui, untuk obligasi daerah suku bunga yang ideal adalah di bawah SBI yang telah diterbitkan Bank Indonesia, tepatnya di bawah angka 8%.
Selain pertimbangan suku bunga, pemerintah juga wajib menghitung dan menelaah DCSR (Debt Service Coverage Ratio) sebagai persyaratan penerbitan obligasi daerah. Sehingga cara yang paling bijak untuk meminimalisir ancaman seperti ini adalah pemerintah harus selalu mencermati laporan keuangan dari pemda. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kegagalan penerbitan obligasi pernah menjadi titik mundur dari salah satu kota yang ada di Amerika Serikat, tepatnya Kota Detroit, Provinsi Michigan.
Kebangkrutan kotamadya terbesar dalam sejarah Amerika Serikat ini terjadi per tanggal 18 Juli 2013, dimana utang yang ditanggung Detroit mencapai US$18-US$20 Miliar atau setara dengan lebih kurang Rp. 180 Triliun. Adapun penyebab kebangkrutan yang terjadi antara lain terlalu besarnya pinjaman yang diajukan, defisit anggaran sejak tahun 2008, pencatatan keuangan dan audit yang buruk, serta hanya 53% pemilik tanah yang membayar pajak propertinya tahun 2011.
Beban utang yang terlampau besar serta manajemen pemerintahan yang diduga korup turut memperkeruh dan semakin menambah derita kota tersebut kejadian ini menjadi turut menjadi catatan kelam dalam sejarah pasar municipal bond di AS yang memberikan beragam efek bagi investor.
Hingga saat ini, obligasi sendiri sering kali disalahartikan sebagai utang. Padahal, penerbitan obligasi merupakan sebuah instrumen positif yang dapat digunakan untuk meraup dana segar serta menyeimbangkan pundi-pundi anggaran pembiayaan pembangunan yang direncanakan pemerintah guna mengembangkan berbagai proyek infrastruktur di daerah yang selama ini menjadi permasalahan klasik yang tak pernah selesai.
Oleh karena itu, pemerintah Jawa Barat diharapkan mampu membenahi sistem internal serta menyatukan visi sehingga nantinya semua elemen yang terlibat tetap mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam rangka pembayaran dan pelunasan obligasi yang biasanya berjangka waktu panjang, mengingat penerbitan obligasi ini bukan lah perkara yang mudah dan tentunya akan selalu dihantui oleh resiko-resiko laten yang siap menghadang kapan saja.
Oleh : Ridho Rasyanda