3.Penguatan Regulasi dan Kebijakan Digital: Pada tahun 2022, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang bertujuan untuk membuat kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban yang terkait dengan data pribadi. Pemerintah juga mendorong pengembangan regulasi keamanan siber.
Selain itu, pemerintah terus mendorong penerapan e-government di berbagai tingkatan, di mana layanan publik mulai beralih ke platform digital. Ini meningkatkan efisiensi pelayanan dan membantu masyarakat menjadi lebih terbiasa dengan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.
4.Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Internasional: Untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat, pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi global dan lokal. Di Indonesia, perusahaan teknologi besar seperti Google dan Microsoft telah menawarkan program pelatihan dan sertifikasi TIK gratis untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil.
 Untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital dan SDM Indonesia, kerja sama dengan lembaga internasional juga dilakukan. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan World Bank dalam proyek pembangunan infrastruktur digital di daerah 3T.
Berikut adalah langkah konkret pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan SDM aparatur dan masyarakat untuk menghadapi tantangan digital pada tahun 2024:
Pengembangan SDM Aparatur:
1.Digital Leadership Academy: Pelatihan kepemimpinan digital untuk pejabat pemerintah.
2.Pelatihan TIK: Peningkatan keterampilan teknologi bagi ASN melalui sertifikasi teknologi.
3.Pemanfaatan Sistem e-Government: Mempercepat implementasi layanan pemerintahan berbasis digital.
Pengembangan SDM Masyarakat:
1.Gerakan Nasional Literasi Digital: Pelatihan bagi masyarakat tentang keamanan siber dan literasi digital.
