KONDISI TERKINI DAN PROYEKSI, APA YANG MENJADI TANTANGAN UTAMA UNTUK MASYARAKAT DIGITAL DI INDONESIA SERTA APA LANGKAH KONKRIT DARI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN-TANTANGAN TERSEBUT DARI SISI PENGEMBANGAN SDM APARATUR SERTA MASYARAKAT?
Transformasi Digital di Indonesia: Tantangan dan Langkah Konkret Pengembangan SDM
Kondisi Terkini dan Proyeksi
Pada tahun 2024, perkembangan masyarakat digital di Indonesia semakin maju dengan penetrasi internet hampir mencapai 80% dari populasi. Transformasi digital telah menjangkau berbagai sektor, seperti perdagangan, pendidikan, dan layanan publik. Layanan fintech dan e-commerce mendukung pertumbuhan ekonomi digital, sementara media sosial tetap menjadi platform utama untuk berinteraksi sosial dan bisnis. Pemerintah terus memperluas infrastruktur jaringan, terutama melalui program Indonesia Digital 2024, yang berupaya memperluas akses internet ke daerah terpencil. Selain itu, perkembangan teknologi 5G diperkirakan akan mempercepat penggunaan layanan digital pada berbagai kalangan masyarakat.
Namun, tantangan utama yang diproyeksikan hingga tahun 2024 masih berkaitan dengan kesenjangan digital, keamanan siber, dan literasi digital yang tidak merata. Meskipun akses internet semakin luas, masih terdapat kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal infrastruktur digital. Ancaman serangan siber dan privasi data semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan aktivitas online. Di sisi lain, rendahnya literasi digital di kalangan sebagian masyarakat membuat banyak orang rentan terhadap informasi yang menyesatkan dan penipuan digital. Oleh karena itu, di tahun 2024, upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan digital dan pemerataan akses teknologi.
Contoh kasus peretasan data yang berkaitan dengan keamanan siber
Pada September 2024, terjadi kebocoran besar data pajak di Indonesia yang melibatkan 6 juta data NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Data ini diperjualbelikan di forum gelap oleh peretas dengan nama "Bjorka" seharga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor meliputi NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan termasuk data milik sejumlah pejabat penting seperti Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dan Sri Mulyani. Insiden ini menyoroti lemahnya keamanan siber di sektor publik dan menimbulkan kekhawatiran tentang privasi data.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pusat dan daerah telah mengambil tindakan konkret.
1.Pengembangan SDM Digital melalui Program Pelatihan: Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pelatihan digital untuk masyarakat umum dan aparatur pemerintah. Salah satunya adalah Program Penghargaan Talenta Digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang menawarkan pelatihan dalam bidang teknologi seperti data science, cloud computing, dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia.
Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi dan keamanan digital, terutama di daerah terpencil, pemerintah mengadakan program literasi digital, salah satunya adalah Program Gerakan Nasional Literasi Digital.
2.Peningkatan Infrastruktur Digital: Salah satu kebijakan pemerintah dalam peningkatan infrastruktur digital adalah program Indonesia Digital Nation yang berfokus pada pembangunan jaringan internet cepat dan merata di seluruh Indonesia. Ini termasuk pengembangan proyek Palapa Ring, yang mencakup pembangunan serat optik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil.
