FORDIGI Mendukung Percepatan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi BUMN

Forum Digital BUMN (FORDIGI) kembali mengadakan acara kali ini dikemas dalam bentuk Event Sharing Session Implementasi Undang Undang Pelindungan Data Pribadi di BUMN: Why, What and How? yang dilaksanakan pada 15 Maret 2023 di Jakarta.

Acara ini memberikan awareness yang holistik mengenai UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) agar BUMN dapat menyusun strategi penyesuaian proses bisnis internal yang mengedepankan keamanan dan privasi data. 

Kali ini topik yang akan dibahas adalah Urgensi Adopsi Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan BUMN serta Aspek Hukum Penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di BUMN yang dikemas dalam bentuk talkshow dengan mengundang narasumber terpercaya. Pembahasan dikemas dalam bentuk talkshow dipantu oleh moderator

"Urgensi Adopsi Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan BUMN"

Sesi ini diisi oleh narasumber Bpk. Hendri Sasmita Yuda - Koordinator Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi, Kemenkominfo, Bpk. Satriyo Wibowo - Co Chair IAPP KnowledgeNet Jakarta Chapter dan Bpk. Wahjudi Purnama - Business Group Lead, Modern Work & Security, Microsoft Indonesia dengan moderator Ibu Gandes Aisyaharum - Information Technology Group Head, Jasa Marga.

Dengan tema yang telah disampaikan, sesi ini membahas bahwa urgensi adopsi UU PDP didorong dengan meningkatnya penggunaan internet dan data pribadi, perkembangan teknologi baru yang pesat, maraknya kasus kejahatan, perbedaan standar, tumpang tindih regulasi dan level kesadaran publik yang relatif belum merata.

Pilar utama yang menjadi fondasi penerapan adalah mindset/budaya yang tercermin dari visi manajerial,kebijakan/proses atas strategi yang akan diterapkan perusahaan, sumber daya manusia yang didukung oleh program pengembangan dan kompetensi serta infrastruktur & teknologi untuk dimanfaatkan.

Adapun siklus pemrosesan data pribadi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Dok. Pribadi - Ilustrasi Narasumber

Berdasarkan siklus tersebut perusahaan dapat memulai dengan memetakan data dan aspek teknis yang terlibat dalam setiap prosesnya seperti perangkat, aplikasi, jaringan dan sebagainya.

"Aspek Hukum Penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di BUMN"  

Dok. Panitia Acara

Dalam diskusi aspek hukum kali ini Bpk. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M - Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bpk. Dr. Yudi Kristiana - Kasubdit Bantuan Hukum Pemulihan dan Bpk. Mika Isac Kriyasa - Partner, Dentons HPRP hadir selaku narasumber yang dipandu oleh moderator Ibu Asa Estheria Vipana - Deputy Group Head Legal Group, Bank Mandiri.

Salah satu aspek penting dalam diskusi kali ini adalah bagaimana mendapatkan consent atau persetujuan sebagai dasar pemrosesan data pribadi. Persetujuan dapat disampaikan dalam bentuk elektronik atau non-elektonik dengan kekuatan hukum yang sama beberapa contoh yang dapat digunakan adalah; option tick boxes, terms and conditions dan privacy policy yang diperbaharui secara berkala. Persetujuan tersebut dapat disampaikan sebelum perusahaan mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menghapus data. Selain itu bidang hukum perdata, administrasi negara, pidana dan internasional terkait Pelindungan Data Pribadi ikut dibahas.

Ketua Bidang II Governance, Risk & Compliance FORDIGI saat sesi tanya jawab - Dok. Panitia Acara

Acara kali ini membuka sesi tanya jawab bagi pengunjung untuk menyampaikan langsung pertanyaan kepada narasumber dan dihadiri oleh Deputi SDMTI Kementrian BUMN; Bpk. Tedi Bharata, asisten deputi serta jajaran BUMN beserta para tamu undangan. Bpk.

Foto Bersama Deputi SDMTI Kementrian BUMN - Dok. Panitia Acara

 Muhammad Fajrin Rasyid selaku ketua FORDIGI, pada event sharing session turut menyampaikan empat hal yang menjadi fokus dan mendorong mendorong percepatan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pertama, pentingnya membangun kepercayaan pelanggan dengan lini bisnis BUMN. Kedua, kepatuhan hukum BUMN agar terhindar dari ancaman masalah hukum. Ketiga, mempertimbangkan risiko reputasi dengan menerapkan langkah privasi data yang kuat untuk meminimalisir risiko pelanggaran dan menunjukkan komitmen melindungi data pelanggan yang berdampak positif pada reputasi perusahaan. Terakhir dengan memahami dan menerapkan langkah penerapan UU PDP perusahaan dapat menarik pelanggan dengan memprioritaskan privasi data serta memisahkan diri dari pesaing. 

Ketua FORDIGI - Dok. Panitia Acara

Kehadiran FORDIGI dan event sharing session seperti ini diharapkan bisa mendukung perumusan quick win untuk implementasi UU PDP di seluruh BUMN dan kedepannya tidak hanya terkait PDP, tetapi juga terkait security IT secara menyeluruh.Sejumlah perusahaan BUMN seperti Telkom Indonesia, Bank Mandiri, Bank BRI, PT Sinergi Informatika Semen Indonesia (SISI), Bank BSI, Bank BTN, PT POS Indonesia, PGN, Bank BNI turut mendukung terselenggaranya acara. Melalui event sharing session ini diharapkan semua pihak dapat mengambil peranan dalam upaya Pelindungan Data Pribadi.