Munas PPNI X, Siapa Kuat Dia yang Menang

Di antaranya masalah pribadi seseorang, menyalahkan organisasi, menyudutkan pemerintah, system pendidikan, pangkat jabatan, dan kualitas pendidikan keperawatan. 

Kita masih sibuk menyalahkan dosen keperawatan yang perawat sastra lah, pimpinan PPNI yang otoriter lah, dan lain-lain. Kata Maslow, kita masih sibuk urusan Basic Needs.

Padahal, kita yang sering kora-koar menyebut diri sebagai professional mestinya menengok atau berkaca pada diri sendiri. Saat ini kita sudah ada pada masa di mana seharusnya lebih mengedepankan karya dari pada cerita. Kedepankan tulisan berdasarkan fakta, bukan hanya lisan yang berdasarkan omongan tidak karuan.

Oleh sebab itu, menyambut perhelatan besar ini, yang elok adalah diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap anggota untuk jadi pimpinan. Jadi presiden di negeri ini aja tidak perlu harus punya pengalaman jadi gubernur. Kalau jadi Ketum Organisasi mestinya tidak perlu neko-neko lah. 

Apalagi tidak dibayar alias gratis. Ini yang sebetulnya saya tidak setuju. Karena kalau pengurus tidak bekerja dengan baik kita tidak bisa menggugatnya karena gratisan. 

Makanya saya lebih setuju, bila ke depan pengurus harus dibayar. Jika tidak becus kerjanya, pecat dan ganti yang baru seambrek jumlahnya, karena pewarat kita banyak yang nganggur sesudah Covid-19 normal nanti. Jikadibayar, banyak anggota yang mau jadi pengurus. 

Perawat kita sejuta lebih. Jika tidak dibayar, siapa yang mau ikutan perang visi misi dalam Munas? Lagi pula jadi pengurus sering dibully anggota. Mana tahan lah!!!

Personal Collection

Nah, kita nanti milih sispa di momen Munas X nanti?

Sepanjang tidak jelas visi misi kandidat, saya tidak bisa menggiring opini untuk memilih secara obyektif kandidat mana yang tebaik. Ada baiknya di era Covid-19 ini calon-calon yang mau berkompetisi ini visi misnya masuk dalam rekaman video, kemudian diupload di Youtube, biar kami ini tahu mau diapakan, dikemanakan dan bagaimana kiprahnya ke depan organisasi ini. Dengan begitu jelas bagi kami yang mau pilih.

Saya tidak mau menilai calon Ketum secara subyektif hanya karena punya sederetan gelar panjang, atau punya jabatan. Karena di DPR sana banyak yang punya jabatan nyatanya yang korupsi juga banyak, kiprahnya nol besar.