RS Bisa Nakal, Bisa Salah Diagnosa, Rakyat yang Menderita

Saya punya beberapa teman yang masuk Fakultas Kedokteran. Profesi saya perawat. Dunia kami, seperti angka 11-12 dengan profesi kedokteran. Bedanya, kami merawat, dokter mengobati. Persoalan kerja, kami bebarengan di dalam RS.

Saya dulu pinginnya masuk kedokteran, tapi gagal. Proses penerimaan mahasiswa kedokteran saat ini beda dengan 40 tahun lalu. Saat ini ada program yang namanya 'Mandiri' yang dulu tidak ada. 

Saya dengar nih, saya ulangi, saya dengar, mereka yang punya duit Rp. 500 juta saja, bisa dijamin masuk Fakultas Kedokteran. Apalagi kalau punya 'Orang Dalam'.

Sebetulnya, soal suap ini bukan hal baru. Bukan pula hanya di jurusan kedokteran saja. Di jurusan-jurusan manapun di negeri +62 ini, gampang diterima asal punya duit dan orang dalam.

Tetapi, kuliah di Fakultas Kedokteran itu secara umum diakui, tidak gampang. Berat banget. Kalau hanya modal duit, tanpa otak, bisa kolaps lah. Sebaliknya, modal otak saja tanpa duit, juga bisa ambyar. 

Kuliah padat, materi berat, praktik menyiksa, ujiannya apalagi. Sesudah lulus pun, kalaupun lolos hingga wisuda, namun otak kelasnya 'Lutut', dijamin gak bakalan dapat Surat Tanda Registrasi Dokter. Pada akhirnya, hanya bergelar Dokter, tetapi tidak bisa kerja. Tuh kan?

Makanya, dokter rata-rata pintar. Tetapi ada juga yang sedang-sedang saja, seperti halnya perawat, bidan, apoteker, fisoterapis dll. Maklumlah, namanya juga manusia. Perawat ada yang pintar tetapi tidak baik. Dokter juga sama lah. Ada yang pintar, tetapi bisa saja 'lupa' saat di tempat kerja.  Yang menanggung akibatnya adalah masyarakat.

Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Produk layanan kesehatan kita tidak seperti makanan. Kalau busuk, pahit, tidak enak bisa dikembalikan. Tidak perlu bayar. Saat ini, mana ada masyarakat yang berani 'melawan' dokter yang salah pemberian obat?

Paman saya pernah ke dokter gigi, yang dicabut ternyata bukan gigi yang sakit, tetapi yang sehat. Perlindungan dalam bentuk apa yang diberikan? Tidak jarang pasien menjadi bulan-bulanan jadi bahan 'percobaan' mahasiswa kedokteran spesialis. Khususnya di (maaf) RS Pemerintah. Yang memeriksa semua mahasiswa kedokteran. Dokter spesialis aslinya, datang kemudian. 

Jika ini Standard Operational Procedure, maka perlu dikritisi. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat belum mendapatkan layanana kesehatan maksimal.